Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) meminta Pemerintah Kota (Pemot) Ternate segera menyelesaikan utang pembayaran program tahu jamak..
"Kami mengharapkan agar Pemkot melunasi utang tahun jamak agar pada 2021 tidak membebani pemerintahan yang baru," kata Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy di Ternate, Rabu.
Dia mengatakan, DPRD mempunyai kepentingan agar pemerintah daerah yang dipimpin oleh Wali Kota Burhan Abdurrahman saat ini tidak lagi membebani pemerintahan baru dengan program pembangunan tahu jamak.
"Pembangunan tahun jamak kita khan membutuhkan sesuai dengan dokumen peraturan daerah antara pemerintah dan DPRD Kota Ternate ," ujarnya.
Semestinya Pemkot Ternate harus menghitung pada 2020 agar tersisa sedikit untuk pembayaran tahun jamak sehingga agar 2021 sudah tidak ada lagi utang.
Muhajirin menyatakan, kalau mengacu pada kontrak sesuai dengan Perda kerja sama telah menjadi kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah pada 2021 sudah terselesaikan pembayaran tahun jamak..
"Memang pembangunan tersebut ingin diselesaikan sesuai dengan kontrak MoU antara pemerintah kota dengan DPRD, maka penyelesaian pembayarannya tiga tahun yakni 2019, 2020 dan 2021 segera disesuaikan. Sehingga pada 2021 jangan lagi membebani pemerintahan yang baru," katanya.
Perlu diketahui bahwa satu bulan lalu, beban Pemkot Ternate untuk anggaran tahun jamak berkisar Rp40 miliar dari 94 miliar lebih, yang harus diselesaikan pada 2020 .
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Kami mengharapkan agar Pemkot melunasi utang tahun jamak agar pada 2021 tidak membebani pemerintahan yang baru," kata Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy di Ternate, Rabu.
Dia mengatakan, DPRD mempunyai kepentingan agar pemerintah daerah yang dipimpin oleh Wali Kota Burhan Abdurrahman saat ini tidak lagi membebani pemerintahan baru dengan program pembangunan tahu jamak.
"Pembangunan tahun jamak kita khan membutuhkan sesuai dengan dokumen peraturan daerah antara pemerintah dan DPRD Kota Ternate ," ujarnya.
Semestinya Pemkot Ternate harus menghitung pada 2020 agar tersisa sedikit untuk pembayaran tahun jamak sehingga agar 2021 sudah tidak ada lagi utang.
Muhajirin menyatakan, kalau mengacu pada kontrak sesuai dengan Perda kerja sama telah menjadi kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah pada 2021 sudah terselesaikan pembayaran tahun jamak..
"Memang pembangunan tersebut ingin diselesaikan sesuai dengan kontrak MoU antara pemerintah kota dengan DPRD, maka penyelesaian pembayarannya tiga tahun yakni 2019, 2020 dan 2021 segera disesuaikan. Sehingga pada 2021 jangan lagi membebani pemerintahan yang baru," katanya.
Perlu diketahui bahwa satu bulan lalu, beban Pemkot Ternate untuk anggaran tahun jamak berkisar Rp40 miliar dari 94 miliar lebih, yang harus diselesaikan pada 2020 .
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020