"Kuota BBM untuk Maluku tahun 2022 hanya sebanyak 102.774 kilo liter dan realisasi penyalurannya 104.778 lebih kecil dibanding beberapa tahun sebelumnya sebanyak 106.000 Kilo Liter," kata Wilson di Ambon, Rabu.
Penjelasan Wilson disampaikan dalam rapat kerja dengan komisi II DPRD Maluku dan rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD provinsi, Melkianus Sairdekut selaku koordinator komisi.
Untuk itu Pertamina juga mengharapkan bantuan dan kerjasama DPRD provinsi dalam meminta penambahan kuota BBM ke BPH Migas.
"Kita berkonsolidasi dan cari solusi terbaik, kemudian masyarakat tidak perlu panik karena Pertamina memastikan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak maupun elpiji tetap terpenuhi," ujarnya.
Baca juga: Mercy Barends desak BPH migas tidak pangkas kuota mitan Maluku
Pertamina juga sudah berkoordinasi dan menyurati pemkab/pemkot bila memungkinkan maka SPBU bisa dioperasikan selama 24 jam sehingga masyarakat lebih tenang dalam mendapatkan BBM.
Dia juga menyarankan masyarakat tidak perlu khawatir karena Pertamina terus mengantisipasi serta berharap tidak terjadi 'Panic Buying' karena ketersediaan BBM dan elpiji mencukupi sampai Idul Fitri dan arus balik.
"Kita berbicara soal keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM karena kita memiliki depo yang besar dan didukung enam depo lainnya yang tersebar pada beberapa pulau besar di Maluku," jelas Wilson menjawab pertanyaan pimpinan dan anggota Komisi II.
Baca juga: KSP bantah ada masalah penyediaan minyak tanah di Maluku, stok aman 12 hari
Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut mengatakan komisi II akan menemui BPH Migas menyampaikan aspirasi soal kebutuhan masyarakat di Provinsi Maluku akan minyak dan gas.
"Jadi sebelum ke BPH Migas maka kami ingin mendengarkan penjelasan pihak Pertamina lewat rapat kerja hari ini untuk memastikan ketersediaan BBM dan elpiji, untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kelangkaan," ucapnya.
DPRD juga minta Pemprov Maluku untuk segera menyurati BPH Migas berkaitan dengan kuota atau pun penambahan BBM untuk seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini.
Sementara Ketua Komisi II, Saudah Anakotta/Tethol mengatakan, meminta pemprov menyurati para bupati dan walikota dalam menyiapkan data penduduk dan kebutuhan BBM harus dikordinasikan dengan Pertamina agar ada sinkronisasi.
"Karena dalam agenda pertemuan dengan BPH Migas nanti, ada dua hal yang disampaikan yakni penambahan kuota BBM untuk tahun ini dan estimasi kebutuhan serta besaran kuota BBM tahun 2023," ujarnya.
