Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membantah ada masalah mengenai penyediaan atau stok minyak tanah di Provinsi Maluku.
Siaran pers KSP yang diterima di Jakarta, Kamis, menyebutkan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry Calvin Tetelepta telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan dan menemukan stok minyak tanah masih terjaga.
Dalam pemantauannya, Febry menyebutkan stok minyak tanah di Wayame, Ambon, Maluku, per 1 Februari 2022, sebesar 2.500 kiloliter (kl) atau setara dengan kebutuhan 12 hari ke depan.
"Artinya, berdasarkan pantauan kami tidak ada masalah dalam penyediaan minyak tanah di Maluku," katanya.
Baca juga: Kapolda Maluku minta pantau potensi penyimpangan minyak tanah
Untuk memperkuat stok, PT Pertamina (Persero) juga sudah mengirimkan kapal tanker dengan muatan 5.000 kl minyak tanah ke Wayame dan titik-titik lain seperti Tual sebanyak 1.155 kl atau setara stok 34 hari dan Masohi sebanyak 970 kl atau setara stok 17 hari.
Meski demikian, Febry mengingatkan agar pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku harus proaktif memastikan ketersediaan minyak tanah di agen-agen resmi dan menertibkan pengecer tidak resmi.
"Pemerintah daerah beserta jajaran harus terus memantau kebutuhan, ketersediaan, dan distribusi di agen yang ada, guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujarnya.
Menurut dia, jika ditemukan upaya penyimpangan seperti penimbunan karena panic buying, atau dalam rangka tujuan lain yang merugikan masyarakat, pemerintah daerah harus segera meminta aparat penegak hukum untuk menindak.
KSP, lanjutnya, akan terus memantau guna memastikan kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah terpenuhi dengan layak. Presiden Joko Widodo, kata Febry, sangat memberikan perhatian besar terhadap masalah kelangkaan barang.
"Kami minta pemerintah daerah dan Pertamina terus berkoordinasi sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak tanah dapat terlayani dengan baik," kata Febry.
Sebelumnya, Pertamina telah melakukan pertemuan dengan dengan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Maluku untuk membahas isu kelangkaan minyak tanah.
Pertamina menjelaskan tiga isu yang menyebabkan kelangkaan minyak tanah, di antaranya, konversi minyak tanah ke elpiji, terjadinya panic buying karena isu penimbunan, dan dugaan adanya sejumlah pangkalan yang tidak beroperasi karena libur panjang.
Baca juga: Pertamina: Kuota minyak tanah Maluku 105.266 kilo liter
