Ambon (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends, mendesak pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) agar tidak memangkas kuota penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), terutama minyak tanah untuk Provinsi Maluku tahun 2022.
"Saya telah berkoordinasi dengan Kepala BPH Migas ibu Erika Retnowati dan Sales Area Manager Retail PT. Pertamina MOR VIII Maluku-Papua Wilson Eddi Widjaya untuk memperjuangkan kuota mitan (minyak tanah) Maluku dapat dikembalikan ke kuota lama tahun 2021 atau dinaikkan sesuai kebutuhan masyarakat," kata Mercy Barends dalam siaran pers diterima Antara, di Ambon, Sabtu.
Mercy yang sedang melakukan reses di Ambon pada 10 Maret 2022, mendapat laporan bahwa kuota minyak tanah (Mitan) untuk Maluku tahun 2022 berkurang sebanyak 3.226 kiloliter (Kl) dari kuota tahun 2021 sebanyak 105.266 Kl menjadi 102.774 Kl. padahal realisasi penyaluran di Maluku tahun 2021 mencapai 104.778 kl atau hampir memenuhi target 105.266 kl.
"Saya secara langsung berkoordinasi dengan Kepala BPH Migas dan pimpinan Pertamina MOR VIII Maluku Papua, agar kuota lama (tahun 2021) dapat dipertahankan atau dinaikkan sesuai kebutuhan masyarakat di Maluku," katanya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu mengaku bereaksi keras karena merasa sangat kecewa dengan keputusan BPH Migas mengurangi kuota mitan untuk Maluku, sebagai salah satu daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang tidak termasuk dalam skema program konversi mitan ke gas.
"Jujur saja saya sangat kecewa karena perjuangan panjang untuk mempertahankan subsidi BBM termasuk mitan di tahun 2022 di Komisi VII hingga Badan Anggaran (Banggar), ternyata kuota untuk Maluku dipotong begitu saja dalam rapat Komite BPH Migas," katanya.
Perjuangan berat Mercy lantas menceritakan kembali suasana kebatinan memperjuangkan subsidi energi di Komisi VII dan Banggar DPR RI, terutama menjaga ketahanan energi Nasional secara berkeadilan sebagai respons untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.
Menurutnya, perjuangan mempertahankan subsidi energi dalam pembahasan APBN 2022 sungguh tidak main-main, karena ruang fiskal APBN yang terbatas akibat beberapa variabel yakni penerimaan negara tidak mencapai target.
Selain itu, belanja APBN yang membengkak terutama untuk kepastian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemik COVID-19, serta rasio hutang Indonesia dengan jumlah hutang tembus 7000 triliun. "Jadi tentu tidak mudah memastikan subsidi energi ratusan triliun tetap aman dalam struktur APBN 2022," ujarnya.
Khusus untuk kuota mitan, tandasnya, semula hilang dalam pembahasan subsidi energi. "Saya kemudian memberikan pernyataan secara lugas sesuai fakta bahwa Maluku dan provinsi lainnya di KTI belum termasuk dalam skema program konversi mitan ke gas. Kalau kita hilangkan subsidi mitan artinya terjadi ketidakadilan dan diskriminasi energi yang luar biasa antara kawasan barat dan timur. Masyarakat KTI akan balik ke zaman kayu bakar atau bakar batu," tegasnya.
Pernyataannya itu membuat Ketua banggar Said Abdullah yang memimpin sidang memanggil Mercy secara khusus ke meja pimpinan sidang, dan diminta memastikan dokumen persetujuan kuota mitan masuk dalam keputusan rapat Komisi VII.
"Kami kemudian menghitung ulang dan Pak Ketua Banggar memanggil staf sekretariat Banggar untuk memasukan kembali kuota mitan dalam bentuk subsidi selisih bayar mitan sebesar 480.00 kl. Selanjutnya rapat mensahkan keseluruhan anggaran subsidi energi termasuk didalamnya kuota mitan dalam APBN tahun 2022," katanya.
Mercy menjelaskan, total subsidi yang dianggarkan Kementerian ESDM tahun 2022 mencapai Rp134 triliun, naik dari Rp131,5 triliun di tahun 2021, dengan rincian untuk pos subsidi migas dan elpiji turun dari Rp83,7 triliun tahun lalu menjadi Rp77,5 triliun. Sedang pos Listrik naik dari sebelumnya Rp47,8 triliun menjadi Rp56,5 triliun.
DPR dan pemerintah juga menyepakati subsidi tetap minyak solar adalah Rp500 per liter dan alokasi kurang bayar sebesar Rp10,17 triliun, serta menyepakati volume elpiji yang mendapatkan subsidi adalah 8 juta MT, sementara mitan dari tahun 2021 kuota sebesar 500.000 kl turun menjadi 480.000 kl di tahun 2022 karena beberapa daerah mulai masuk skema konversi mitan ke gas.
Baca juga: Pertamina: BPH Migas kurangi kuota minyak tanah untuk Maluku
Hasil koordinasi
Dia menambahkan berdasarkan hasil koordinasi secara langsung, Kepala BPH Migas bersedia mengupayakan revisi Surat Keputusan kuota untuk Maluku dilakukan per triwulan sesai dengan penyerapan mitan tiap kabupaten/kota di Maluku.
Kepala BPH migas, ujar Mercy bersedia melakukan evaluasi penyerapan mitan untuk semua kabupaten/kota di Maluku dan hasilnya akan dilakukan realokasi untuk top up kuota mitan Maluku yang mengalami penurunan," katanya.
Sebagai anggota DPR RI Dapil Maluku, Mercy mempertegas kembali komitmen pemerintah untuk keadilan energi. Daerah yang belum konversi sudah pasti tidak punya alternatif lain, berbeda dengan daerah-daerah yang punya pilihan sumber energi.
Karena itu dibutuhkan afirmasi kebijakan untuk daerah non konversi sebaiknya tidak diturunkan kuotanya. Ibu Erika (kepala BPH Migas) sudah berjanji mempertimbangkan kembali upaya penambahan kuota untuk Maluku," tegasnya.
Sedangkan koordinasinya dengan Sales Area Manager Retail PT. Pertamina MOR VIII Maluku-Papua mengenai percepatan surat usulan dengan Pemerintah Provinsi Maluku terkait usulan kuota mitan tahun 2022 per kabupaten/kota. Selain itu, usulan peningkatan karena kebutuhan masyarakat karena belum terjadi konversi mitan ke gas dan penambahan titik-titik lokasi BBM Satu harga di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Maluku.
Secara Normatif, penugasan dari BPH Migas ke PT Pertamina (Persero) melalui PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corporindo Tbk (AKRA) sedangkan penetapan kuota subsidi tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 102/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 dan Nomor 103/P3JBT/BPHMIGAS/KOM/2021 tanggal 27 Desember 2021.
"Satu Tetes minyak tanah dan solar adalah nafas hidup orang Maluku, demikian yang saya katakan kepada Ibu Erika menutupi koordinasi kami. Perjuangan untuk mewujudkan keadilan energi bagi kesejahteraan masyarakat antara kawasan timur dan barat adalah visi besar saya untuk bisa menjadi kenyataan," demikian Mercy Barends.
Baca juga: KSP bantah ada masalah penyediaan minyak tanah di Maluku, stok aman 12 hari
