Ternate (ANTARA) - Balai Karantina Perikanan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ternate menyatakan, ekspor ikan tuna di Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk semester I-2022 mencapai 192,492 kilogram, dan mengalami penurunan sekitar 22 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021.
"Sesuai data BKIPM terutama lalu lintas ikan tuna dari Malut, baik domestik maupun ekspor mengalami penurunan, karena volume ekspor ikan tuna beku atau nonhidup untuk semester pertama tahun 2021 sebanyak 235,289 kilogram, sedangkan tahun 2022 hanya 192,492 kilogram atau turun 22,23 persen ," kata Humas BKIPM Ternate, I Dewa Made Jaka dihubungi di Ternate, Rabu.
Dewa menyebut, lalu lintas ikan tuna secara domestik pada semester I-2022 juga turun sebesar 27,5 persen dari tahun sebelumnya.
Ia mengatakan turunnya kegiatan ekspor ikan tuna, akibat dari perusahaan yang selama ini rutin lakukan ekspor, tidak lagi melakukan kegiatan tersebut.
Selain itu, kerjasama dengan pembeli lama telah usai dan belum dapat yang baru. Karena itu, ia menilai adi tanggung jawab pemerintah untuk datangkan investor yang bertaraf nasional, armada tangkap dan industri pengolahan ikan ke Malut agar mendorong ekspor langsung dari Malut.
Baca juga: PLN dukung sektor Perikanan dan Kelautan di Halut
Menurut dia, sejauh ini, Malut masih bergantung dari daerah lain untuk lakukan ekspor hasil laut dan ikannya.
Dia menambahkan walau ekspor komoditi nonhidup turun, tapi komoditi hidup yang di ekspor justru naik 139,16 persen dari tahun sebelumnya.
Begitu juga lalu lintas secara domestik secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 5.812.151 kilogram untuk non hidup, dan komoditi hidup 83,840 ekor pada tahun 2021. Pada semester I-2022 menjadi 6.499.065 kilogram ikan beku dan komoditi hidup 370.695 ekor.
Namun, peningkatan lalulintas ikan secara global untuk domestik itu disumbang komoditi lain seperti cakalang dan cumi. Jadi bukan hanya ikan tuna.
Akan tetapi, dirinya menambahkan, kalau dilihat lebih dalam kegiatan ekspor dan lalu lintas secara domestik, hanya beda 3 persen. Artinya, masih banyak tugas pemerintah yang harus diselesaikan.
