Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku meminta Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah (UKM) setempat untuk bekerja keras mendorong kemandirian koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di provinsi itu.
"Sebagai lembaga penopang pertumbuhan ekonomi di daerah, maka Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran penting untuk dukungan pengembangan koperasi dan UMKM di Maluku," kata Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie saat membuka implementasi inovasi E-Permak serta Focus Group Discussion (FGD) di Ambon, Senin.
E-Permak merupakan inovasi dan proyek perubahan yang diluncurkan Dinas Koperasi Maluku sebagai salah satu program untuk pembinaan manajemen pelaporan keuangan koperasi UMKM berbasis Teknologi informasi (IT), sekaligus sebagai proyek perubahan satu OPD satu Inovasi yang diusung Pemprov Maluku.
Sedangkan FGD dilaksanakan melibatkan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura (Unpati) Ambon, terutama mendorong digitalisasi koperasi dan UMKM Maluku menuju ekonomi mandiri akan memberikan dukungan pengembangan koperasi UMKM di era modern.
Baca juga: Teten katakan UMKM perempuan penggerak strategis ekonomi nasional
Menurut Sekda, inovasi pembinaan koperasi dan UMKM merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dilakukan Dinas Koperasi UKM Maluku, agar dapat memenuhi kriteria koperasi sehat dan berkualitas yang ditandai dengan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada setiap penutupan tahun buku.
Dia berharap diskusi terfokus itu dapat menghasilkan sumbangan pikiran dalam membangun informasi teknologi data koperasi UMKM Maluku, serta ekosistem digital yang terbuka dan bermanfaat bagi dunia usaha.
Menurutnya, proyek perubahan tidak sekedar diluncurkan tetapi konsisten dilaksanakan agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai, dan pada gilirannya seluruh anggota koperasi dan UMKM dapat merasakan manfaat bagi pengembangan UMKM serta peningkatan ekonomi masyarakat di daerah Maluku.
"Implementasi pembinaan manajemen keuangan koperasi dan UMKM diharapkan sebagai role model yang dapat dilakukan semua koperasi di Maluku maupun provinsi lainnya di Indonesia, dalam memanfaatkan pembangunan ekonomi daerah Maluku," katanya.
Kadis Koperasi dan UKM Maluku Mohammad Nasir Kilkoda menyatakan dari 2.551 koperasi yang aktif di Maluku, ternyata sejauh ini hanya 138 koperasi atau 5,4 persen yang menyelenggarakan RAT secara rutin, sedangkan sisanya tidak pernah melakukan.
Baca juga: 50 UKM koperasi di Ambon ikut pelatihan peningkatan kapasitas, semoga bermanfaat
"Salah satu penyebabnya karena pengurus koperasi umumnya tak mampu membuat dan menyajikan laporan keuangan koperasi secara baik," katanya.
Selain itu, anggota koperasi tak dapat menerima informasi atas hasil usaha yang dijalankan pengurus koperasi selama satu tahun berjalan, termasuk koperasi sulit mengakses pinjaman uang di lembaga perbankan karena tak mampu menyajikan laporan keuangan.
Hal yang sama juga terjadi pada UMKM yang tidak mampu menyajikan laporan keuangan, sehingga kesulitan mengakses pinjaman di lembaga perbankan.
"Karena itu, dengan inovasi proyek perubahan yang kami lakukan akan meningkatkan SDM pengurus koperasi dan UMKM, terutama memiliki pengetahuan dan kemampuan menggunakan aplikasi ini secara baik, penggunaannya mudah dan cepat dan dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai kebutuhan koperasi dan UMKM di Maluku sesuai standar akuntansi," ujar Nasir.
Baca juga: MenkopUKM pastikan sertifikasi halal produk UMKM bakal dipercepat
