Ambon (ANTARA) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon menggelar forum konsultasi publik tentang standar pelayanan dan program Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZIWBBM).
"Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang 83 jenis layanan, prosedur, dan jangka waktu penyelesaian layanan di KPP Pratama Ambon," ujar Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Ambon Agus Meidy di Ambon, Jumat.
Agus mengatakan hal tersebut sebagai salah satu bentuk transparansi dalam memberikan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat Kota Ambon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik.
Adapun 83 bentuk pelayanan KPP Pratama Ambon antara lain pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, permohonan pengembalian kelebihan pajak, permohonan pemindahbukuan, pencabutan NPWP/PKP, Permohonan keberatan, pengurangan, dan penghapusan sanksi.
Agus juga menyampaikan bahwa saat ini KPP Pratama Ambon sedang berupaya untuk memperoleh predikat sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM).
Ia pun meminta dukungan dari masyarakat agar cita-cita mulia ini dapat terwujud.
ZI-WBBM sendiri merupakan predikat untuk suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dibuktikan dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Sementara itu dalam sesi dialog, Kepala Biro Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Maluku Ikhwan Wahyudi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.
"Tentunya kami berharap agar ZIWBBM tidak hanya sekedar predikat semata, namun benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh seluruh jajaran KPP Pratama Ambon," ujar Ikhwan.
Acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara dan dukungan kepada KPP Pratama Ambon menuju ZIWBBM.
Acara yang diselenggarakan di ruang rapat KPP Pratama Ambon ini dihadiri oleh kalangan pengusaha, akademisi, LSM, media massa, dan tokoh masyarakat.
