Komisi VII DPR dorong presiden terpilih berkomitmen pada transisi energi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mendorong presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan transisi energi ke depan.

"Transisi energi menjadi sebuah keharusan, kita harus masuk ke EBT (energi baru dan terbarukan), karena fosil (khususnya) di minyak sudah defisit," ujar Sugeng dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, perekonomian Indonesia bakal mengalami tekanan apabila terjadi pembengkakan subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia dan melemahnya rupiah terhadap dolar AS.

"(Perekonomian RI bakal tertekan) kalau sampai (harga minyak mentah) crude oil mendekati 95 dolar AS (per barel). Apalagi, kalau dolar AS lantas tembus, katakanlah Rp17 ribu (per dolar AS)," ujar Sugeng.

Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) rata-rata pada Januari sampai Mei 2024 berada di kisaran 81,52 dolar AS per barel.

Sementara, asumsi ICP berdasarkan APBN 2024 sebesar 82 dolar AS per barel.

Sugeng mengungkapkan pada April 2024 angka ICP secara rata-rata mencapai 87,61 dolar AS per barel, mengalami kenaikan 3,83 dolar AS per barel dari ICP Maret sebesar 83,78 dolar AS per barel.

Lonjakan itu, kata dia, akibat ketegangan di Timur Tengah yang memicu kekhawatiran pasar akan gangguan suplai minyak.

Sementara, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini sudah menembus Rp16.200 per dolar. Angka itu di atas asumsi sejumlah ekonom sebesar Rp15.500 per dolar dan jauh di atas asumsi makro APBN 2024 yang dipatok sebesar Rp15.000 per dolar.

"Angka ICP memang sudah terlewati, dari 82 dolar AS (per barel) yang kita tetapkan, angka rata-rata sampai hari ini di kisaran 87 dolar AS (per barel). Jadi, sudah ada selisih 5 dolar AS dan selisih kurs yang kurang lebih Rp700, jadi double hit istilahnya," ucap Sugeng.

Meskipun demikian, kondisi membengkaknya subsidi energi imbas naiknya harga minyak mentah dunia dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, tak serta merta bisa membuat pemerintah langsung mengambil jalan pintas dengan kebijakan tidak populis, seperti menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Jika harus menaikkan harga BBM, maka konsekuensinya adalah terjadinya kenaikan inflasi. Selanjutnya, berkonsekuensi dengan kemiskinan yang akan naik," ucap dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi VII dorong presiden terpilih berkomitmen pada transisi energi