Pj Gubernur Malut minta jajaran OPD pahami tupoksi

Ternate (ANTARA) - Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) memahami tugas pokok dan fungsi institusi masing-masing dengan dukungan pengetahuan memadai terkait dengan berbagai program kerja yang harus dilaksanakan secara baik.

"Kepada seluruh peserta yang mengikuti pelatihan ini, untuk tidak hanya memahami apa yang menjadi tupoksi, tetapi juga memahami secara mendalam isu-isu strategis dan implikasinya pada apa-apa yang kita programkan, serta aktif mendiskusikan isu-isu strategis dan implikasinya terhadap apa yang menjadi tugas kita," katanya di Ternate, Kamis.

Ia mengharapkan kegiatan Pelatihan Administrator Angkatan VII Tahun 2024 di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) setempat membawa peserta kegiatan itu menjadi pemimpin yang memiliki kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksana akuntabilitas jabatan administratur. Jumlah peserta pelatihan itu 34 orang. 

Selain itu, memiliki kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan publik sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan terselenggara peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Samsuddin meminta seluruh peserta mengikuti proses pembelajaran ini secara sungguh-sungguh guna mematangkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, serta mampu menempatkan diri dalam peranan sebagai pelayan masyarakat.

Peserta pelatihan itu, ujarnya, harus berkontribusi dalam menyukseskan pemerintahan dengan mendukung pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Maluku Utara.

Ia menjelaskan pelatihan itu salah satu upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur sipil negara (ASN), dengan mengembangkan kompetensi pejabat administratur.

Sebagai pejabat struktural, kata dia, pejabat administratur harus memiliki kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja aparatur untuk mencapai standar tinggi dalam pelayanan publik, merupakan program utama pemerintah dewasa ini dengan latar belakang situasi semakin meningkat tuntutan dan ekspektasi publik terhadap ketersediaan pelayanan publik yang prima, efisien, dan terjangkau.