Ternate (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menyebut bulan Oktober 2025 ini menjadi momentum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk di Maluku Utara (Malut), membuka jalan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, karena menghadirkan modal triliunan.
"Negara hadir untuk koperasi. Tapi modal ini hanya bisa dimanfaatkan dengan proposal bisnis yang matang, manajemen profesional, dan kemitraan produktif," kata Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, saat membuka Rapat Koordinasi Regional (Rakor) ke-6 Kemenkop di Ternate, Jumat.
Oleh karena itu, kata Wamenkop, ini menjadi kabar baik bagi pelaku usaha rakyat. Mulai Oktober 2025, KDKMP resmi beroperasi dan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, sehingga pemerintah pun ikut menyiapkan akses modal kerja dan belanja modal dengan skema pembiayaan yang lebih mudah lewat perbankan maupun lembaga nonbank.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Hi. Sarbin Sehe, dalam kesempatan itu menekankan bahwa KDKMP adalah jawaban atas kebutuhan riil masyarakat desa.
"Dengan digitalisasi, akses pembiayaan, dan pendampingan yang kuat, koperasi akan benar-benar menjadi rumah ekonomi rakyat dan penggerak kesejahteraan desa," tegasnya.
Sebagai penguat, pemerintah menyiapkan 1.100 lebih Project Management Officer (PMO) dan 8.000 Business Assistant (BA) di seluruh Indonesia, yang akan mendampingi ribuan koperasi agar siap bersaing dan tumbuh berkelanjutan.
Rakor ini mempertemukan tiga provinsi Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara, untuk menyamakan strategi, memetakan kebutuhan, sekaligus mempercepat lahirnya koperasi modern yang berdaya saing.
Di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir dihubungi sebelumnya menyatakan, salah satu program prioritas yakni mendorong percepatan pengesahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Malut.
Budi Argap Situngkir menyatakan, dalam rangka menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Malut guna akselerasi program strategis Kemenkum Malut dalam pelayanan dan pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan, dan strategi kebijakan.
"Dengan adanya koperasi pada desa/kelurahan di Malut, akan membantu menggerakkan ekonomi masyarakat," kata Argap Situngkir.
Ia mengatakan, telah mengambil langkah dalam rangka akselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Malut.
Bahkan, beberapa langkah yang telah dilakukan Argap Situngkir dan jajaran yakni bersurat secara resmi kepada Gubernur Malut, wali kota dan bupati se-Malut, dan koordinasi dengan Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Pengurus Wilayah Notaris Malut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamenkop sebut KDKMP di Malut buka jalan modal triliunan
