Bahas isu strategis, BBRMP Maluku perkuat sinergi lintas sektor hadapi ancaman kekeringan

Ambon (ANTARA) -

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kekeringan melalui partisipasi dalam forum grup diskusi (FGD) kelompok terarah yang melibatkan sejumlah instansi terkait di Provinsi Maluku.

“Pentingnya langkah antisipatif di sektor pertanian untuk menghadapi potensi kekeringan,” kata Kepala BBRMP Maluku Gunawan, di Ambon, Jumat.

Kegiatan ini diikuti Balai Wilayah Sungai Maluku, Stasiun Klimatologi Maluku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, serta Stasiun Meteorologi Maluku.

Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengelolaan hidrologi, strategi sektor pertanian, hingga langkah mitigasi bencana kekeringan.

Gunawan menekankan, beberapa strategi yang disoroti antara lain pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi penggunaan air irigasi, percepatan tanam di wilayah potensial, pengaturan pola tanam, serta penguatan koordinasi antar sektor.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan sinergi lintas sektor semakin solid sehingga upaya mitigasi dan penanganan kekeringan di Maluku dapat dilakukan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung ketahanan air dan swasembada pangan,” harapnya.

Di sisi lain, Stasiun Klimatologi Maluku memaparkan prakiraan kondisi cuaca dan potensi curah hujan di sejumlah wilayah yang diprediksi mengalami penurunan dalam beberapa bulan ke depan.

Informasi ini menjadi dasar penting dalam menyusun langkah antisipasi, terutama bagi sektor pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

Balai Wilayah Sungai Maluku juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya air secara efisien, termasuk pemeliharaan jaringan irigasi dan optimalisasi tampungan air.

Upaya ini dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan air, khususnya pada musim kemarau yang berpotensi lebih panjang.

Kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana kekeringan juga dibahas dalam FGD tersebut, termasuk melalui pemetaan wilayah rawan dan penyusunan rencana kontinjensi. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan dampak kekeringan terhadap masyarakat, terutama di daerah yang rentan.

FGD ini menjadi wadah untuk memperkuat pertukaran data dan informasi antar instansi, sehingga setiap kebijakan dan langkah yang diambil dapat lebih tepat sasaran.

“Dengan kolaborasi yang terintegrasi, pemerintah daerah optimistis ancaman kekeringan dapat diantisipasi secara lebih baik di masa mendatang,” ucap Gunawan.