"Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau sosialisasi terkait P2KP pada sejumlah kawasan di kota Ternate itu, dihadiri camat dan lurah yang kawasannya masuk dalam program penanganan kumuh perkotaan," kata Kepala Bappeda Kota Ternate, Said Assagaf di Ternate, Senin.
Dia mengatakan, kota Ternate pada 20 tahun lalu sangat berbeda dengan kondisi yang ada saat ini dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, kepadatan lalu lintas, ketersediaan saluran primer dan sekunder.
Selain itu, ketersediaan air bersih, penanganan sampah, keamanan dan ketertiban serta masalah sosial lainnya merupakan permasalahan kompleks sebuah kota berkembang.
Dia mengatakan, permasalahan pertumbuhan penduduk menjadi beban ganda bagi kota Ternate.
Alasannya, tingkat pertumbuhan penduduk berimplikasi pada meningkatnya tingkat pertumbuhan pemukiman.
Padahal, ketersediaan lahan di kota Ternate semakin terbatas dan persoalan berikutnya adalah penyerobotan lahan yang legal maupun yang ilegal untuk pemukiman.
"Kondisi ini telah terjadi di kota Ternate pada beberapa titik strategis seperti kawasan Kalumata, Bastiong, Mangga Dua, Gamalama, Kampung Makassar, Soa Sio dan Salero," ujar Said.
Sebagai langkah antisipasi persoalan kota, lanjutnya, pemerintah melalui Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Ditjen Cipta Karya menetapkan isu strategis dalam RPJMN tahun ke-III menargetkan 2015-2019 Indonesia harus bebas dari kekumuhan atau 100 air bersih 0 kawasan kumuh dan 100 sanitasi layak.
Untuk mencapai target tersebut, perlu adanya sinergitas antara pusat dan daerah.
Said menambahkan, sosialisasi dan impelementasi program P2KP di kota Ternate dan realisasinya bisa memperoleh hasil optimal sehingga Ternate terbebas dari kesan kota kumuh.
Pewarta: M, Ponting: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
