Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku mengoptimalkan pengelolaan potensi hasil laut dan bumi melalui transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, penguatan sumber daya manusia, serta perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan mengejar ketertinggalan ekonomi daerah.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Selasa, menegaskan peningkatan pendapatan per kapita menjadi agenda utama pembangunan daerah yang ditempuh melalui pengolahan sumber daya alam di dalam wilayah Maluku, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas masyarakat.
“Maluku memiliki kekayaan laut dan bumi yang besar, tetapi selama ini belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mendorong hilirisasi agar hasil perikanan, kelautan, dan sumber daya alam lainnya diolah di Maluku sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” kata Hendrik.
Ia menjelaskan, upaya peningkatan pendapatan per kapita dilakukan melalui sejumlah kebijakan strategis, antara lain penguatan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan, pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan investasi, serta dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Selain itu, Pemprov Maluku juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan agar masyarakat lebih produktif dan mampu berdaya saing.
“Transformasi ekonomi tidak akan berjalan tanpa transformasi sosial. Pendidikan dan kesehatan harus kita perkuat agar masyarakat Maluku menjadi lebih cerdas, sehat, dan produktif, sehingga mampu mengambil peran dalam pengelolaan sumber daya daerahnya sendiri,” ujar dia.
Dari sisi tata kelola, Hendrik menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor.
“Aparatur pemerintah harus semakin profesional, adaptif terhadap digitalisasi, dan menjunjung tinggi integritas. Tata kelola yang baik adalah prasyarat utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya, menegaskan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton Lailosa mengatakan saat ini pendapatan per kapita Maluku masih berada di kisaran 2.000 dolar AS, jauh di bawah rata-rata nasional sekitar 5.000 dolar AS. Kondisi tersebut menuntut lompatan besar agar Maluku tidak semakin tertinggal.
“Jika Indonesia menargetkan pendapatan per kapita 23.000 hingga 30.000 dolar AS di masa depan, maka Maluku setidaknya harus berada di kisaran 10.000 hingga 13.000 dolar AS. Untuk itu, kita harus bekerja ekstra melalui transformasi ekonomi yang nyata,” katanya.
