Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui rekening listrik.
Hal ini dikatakannya saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Ambon melakukan rapat membahas realisasi PAD dari PT. PLN Cabang Ambon bersama pihak PLN dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon.
“Inti dari rapat tersebut DPRD mendorong optimalisasi PAD bagi pemerintah kota yang dibayar oleh masyarakat Kota Ambon lewat rekening listrik,” kata Anggota Banggar DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally, di Ambon, Jumat.
Yusuf mengaku, meskipun demikian, dalam rapat tersebut, Banggar DPRD Kota Ambon belum bisa memperoleh data sungguh berkaitan dengan jumlah pelanggan di Kota Ambon, karena data itu bersifat ID dan rahasia.
"Padahal kami ingin tahu, berapa sebenarnya penghasilan yang didapat oleh Pemkot Ambon lewat pajak yang dibayar masyarakat lewat rekening listrik. Sayang, data tersebut bersifat rahasia, jadi kami belum bisa memperolehnya," ujar Yusuf.
Ia menyebutkan, data itu tidak bisa diperoleh karena harus melalui proses ke PLN Wilayah Maluku dan ke PLN pusat lewat jalur niaga. Tetapi pihaknya berharap ke depan data tersebut dapat segera diperoleh oleh Banggar.
Politisi PKS itu mengaku, PLN hanya bisa mengeluarkan data berdasarkan jumlah pelanggan yang membayar pada bulan tertentu. Sehingga bisa dihitung seberapa penghasilan pembayaran retribusi daerah.
Meski tidak disebutkan berapa jumlah data yang diperoleh, namun dirinya mengakui adanya ketidakcocokan data antara pihak PLN dengan BPKAD Kota Ambon, dengan jumlah selisih sebesar Rp240 juta.
"Untuk itu kami berharap data transfer dari PLN ke Pemkot Ambon bisa diberikan ke Banggar. BPKAD juga diharapkan bisa mengecek secara jelas nilai transfer tiap bulan yang masuk dari PLN ke Pemkot," ungkapnya.
Ia menyatakan, dalam rapat tersebut ditemukan kurangnya sinkronisasi antara PLN dengan Pemkot Ambon. Komunikasi yang dibangun hanya sebatas ketika ada masalah terkait belum membayar tagihan saja. Sementara komunikasi soal target PAD pada bulan-bulan berikut lalai.
"Untuk itu, diharapkan agar kedepan ada komunikasi dan koordinasi intens yang dibangun," harapnya.
Banggar DPRD Kota Ambon sendiri juga berharap, di 2023 bisa menghitung jumlah pendapatan dari target PAD lewat pembayaran listrik oleh masyarakat di Kota Ambon. Karena sampai sekarang belum mencapai Rp40 miliar.
“Sampai saat ini belum mencapai Rp40 miliar. Dia hanya bermain di angka Rp33 miliar pada Mei kemarin," tandas Yusuf.
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023