Ambon (Antara Maluku) - Penanganan korban pertikaian internal antarwarga di Desa Pelauw, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada 11 Februari 2012 tergantung alokasi dana dari pemerintah pusat, kata Kadis Sosial Maluku, Rosmiaty Arsyad.
"Pemerintah pusat masih menggodok kebutuhan dana yang diajukan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu melalui Menko Kesra, Agung Laksono di Jakarta pada Februari 2012 sehingga realisasi penanganan masih menunggu persetujuan anggaran," katanya, di Ambon, Rabu.
Kebutuhan anggaran untuk penanganan korban pertikaian internal warga desa Pelauw mencapai 17 miliar rupiah lebih.
"Saya intensif mengecek perkembangan pembahasan kebutuhan anggaran tersebut dan perkembangan terakhir sedang digodok di Kementerian Keuangan," ujar Rosmiaty.
Dia belum bisa memastikan kucuran dana tersebut dialokasikan di APBN Perubahan 2012 atau APBN 2013.
"Kami memang berharap alokasi dananya masuk APBN Perubahan 2012, namun tergantung keputusan pemerintah pusat yang sedang menerapkan rasionalisasi anggaran," kata Rosmiaty.
Pemprov Maluku, lanjutnya, melalui koordinasi dengan DPRD setempat juga sedang membahas dana untuk penanganan di Pelauw melalui APBD.
"Pemprov dan DPRD Maluku berkomitmen untuk menangani setiap korban konflik maupun bencana yang dialami warganya dengan harapan jangan mudah terprovokasi isu - isu menyesatkan karena mekanisme keuangan negara membutuhkan waktu untuk penyaluran," ujar Rosmiaty.
Berdasarkan inventarisasi dampak pertikaian internal antawarga di Pelauw tersebut kerugian mencapai Rp17 miliar lebih.
"Dana talangan yang dimiliki Pemprov Maluku maupun tanggap darurat Pemkab Maluku Tengah relatif terbatas, makanya meminta bantuan pemerintah pusat agar bisa menangani berbagai dampak dari pertikaian tersebut," ujarnya.
Dia mengingatkan warganya agar tidak mudah terprovokasi sehingga terjadi pertikaian yang berakibat korban meninggal maupun terluka, rumah terbakar, rusak serta fasilitas umum maupun sosial juga kena imbas sehingga menimbulkan penderitaan berkepanjangan masyarakat.
"Konsekuensinya dibutuhkan lagi anggaran besar untuk menangani berbagai kerusakan tersebut dan hanya tergantung kepada pemerintah pusat sehingga dikucurkan anggarannya secara bertahap sesuai kondis keuangan negara," tandas Rosmiaty.
Pada tahap awal, Gubernur Ralahalu telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah di Pelauw pada 5 Maret 2012.
Pemprov Maluku melalui Dinas Sosial juga telah menyalurkan bantuan 5 ton beras, bahan pokok masyarakat dari Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa 2.000 paket makanan siap saji, 4.000 lembar selimut, 30 paket peralatan dapur, 15 paket tenda keluarga dan 300 paket kompor serbaguna.
Pertikaian tersebut mengakibatkan tujuh orang meninggal, 24 luka berat maupun ringan serta 402 unit rumah terbakar.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012
"Pemerintah pusat masih menggodok kebutuhan dana yang diajukan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu melalui Menko Kesra, Agung Laksono di Jakarta pada Februari 2012 sehingga realisasi penanganan masih menunggu persetujuan anggaran," katanya, di Ambon, Rabu.
Kebutuhan anggaran untuk penanganan korban pertikaian internal warga desa Pelauw mencapai 17 miliar rupiah lebih.
"Saya intensif mengecek perkembangan pembahasan kebutuhan anggaran tersebut dan perkembangan terakhir sedang digodok di Kementerian Keuangan," ujar Rosmiaty.
Dia belum bisa memastikan kucuran dana tersebut dialokasikan di APBN Perubahan 2012 atau APBN 2013.
"Kami memang berharap alokasi dananya masuk APBN Perubahan 2012, namun tergantung keputusan pemerintah pusat yang sedang menerapkan rasionalisasi anggaran," kata Rosmiaty.
Pemprov Maluku, lanjutnya, melalui koordinasi dengan DPRD setempat juga sedang membahas dana untuk penanganan di Pelauw melalui APBD.
"Pemprov dan DPRD Maluku berkomitmen untuk menangani setiap korban konflik maupun bencana yang dialami warganya dengan harapan jangan mudah terprovokasi isu - isu menyesatkan karena mekanisme keuangan negara membutuhkan waktu untuk penyaluran," ujar Rosmiaty.
Berdasarkan inventarisasi dampak pertikaian internal antawarga di Pelauw tersebut kerugian mencapai Rp17 miliar lebih.
"Dana talangan yang dimiliki Pemprov Maluku maupun tanggap darurat Pemkab Maluku Tengah relatif terbatas, makanya meminta bantuan pemerintah pusat agar bisa menangani berbagai dampak dari pertikaian tersebut," ujarnya.
Dia mengingatkan warganya agar tidak mudah terprovokasi sehingga terjadi pertikaian yang berakibat korban meninggal maupun terluka, rumah terbakar, rusak serta fasilitas umum maupun sosial juga kena imbas sehingga menimbulkan penderitaan berkepanjangan masyarakat.
"Konsekuensinya dibutuhkan lagi anggaran besar untuk menangani berbagai kerusakan tersebut dan hanya tergantung kepada pemerintah pusat sehingga dikucurkan anggarannya secara bertahap sesuai kondis keuangan negara," tandas Rosmiaty.
Pada tahap awal, Gubernur Ralahalu telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah di Pelauw pada 5 Maret 2012.
Pemprov Maluku melalui Dinas Sosial juga telah menyalurkan bantuan 5 ton beras, bahan pokok masyarakat dari Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa 2.000 paket makanan siap saji, 4.000 lembar selimut, 30 paket peralatan dapur, 15 paket tenda keluarga dan 300 paket kompor serbaguna.
Pertikaian tersebut mengakibatkan tujuh orang meninggal, 24 luka berat maupun ringan serta 402 unit rumah terbakar.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2012