Gubernur Maluku Murad Ismail menginstruksikan 11 kabupaten/kota di wilayahnya untuk segera mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang Natal dan Tahun Baru 2024.
"Kepada seluruh bupati/walikota segera antisipasi harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru dengan mengambil langkah penanganan yang komprehensif, dengan aktif melakukan pemantauan dan menyampaikan kepada TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Provinsi Maluku apabila ada hal yang tidak bisa diselesaikan di kabupaten/kota," kata Murad dalam rapat pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru di Ambon, Kamis.
Murad mengatakan sinergitas dan komitmen dalam menjaga tingkat inflasi harus diperkuat. Hal itu karena inflasi merupakan salah satu syarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan, yang berkeadilan.
“Diketahui bersama kita akan memasuki hari besar keagamaan yang tentu saja akan berakibat pada banyaknya permintaan terhadap barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, bumbu-bumbu-an seperti bawang merah, bawang putih, cabai, bahan bakar minyak tanah, gas elpiji dan sebagainya,” katanya.
Murad menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten/kota agar segera melaksanakan sejumlah langkah strategis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi yaitu memastikan ketersediaan bahan pokok dalam keadaan aman dan cukup untuk tiga bulan ke depan, dan terus menerus melakukan pemantauan ke pusat distributor pasar tradisional maupun modern.
"Memastikan harga bahan kebutuhan pokok terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat yang akan merayakan natal dan tahun baru," katanya.
Kemudian, kata dia, pemerintah kabupaten/kota juga harus memastikan kelancaran distribusi. Berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, harus dipastikan dalam kondisi baik dan jadwal lalu lintas armada angkutan darat, laut, udara terutama angkutan peti kemas, panca karya dan ASDP harus tepat.
"Lakukan komunikasi efektif dengan para pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media cetak dan elektronik serta mengimbau masyarakat bahwa kebutuhan pokok tetap tersedia dan tidak perlu belanja secara berkelebihan," tuturnya.
Inflasi Provinsi Maluku pada Oktober 2023 tercatat 3,62 persen (yoy) lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 2,56 persen (yoy).
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Kepada seluruh bupati/walikota segera antisipasi harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru dengan mengambil langkah penanganan yang komprehensif, dengan aktif melakukan pemantauan dan menyampaikan kepada TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) Provinsi Maluku apabila ada hal yang tidak bisa diselesaikan di kabupaten/kota," kata Murad dalam rapat pengendalian inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru di Ambon, Kamis.
Murad mengatakan sinergitas dan komitmen dalam menjaga tingkat inflasi harus diperkuat. Hal itu karena inflasi merupakan salah satu syarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan, yang berkeadilan.
“Diketahui bersama kita akan memasuki hari besar keagamaan yang tentu saja akan berakibat pada banyaknya permintaan terhadap barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, bumbu-bumbu-an seperti bawang merah, bawang putih, cabai, bahan bakar minyak tanah, gas elpiji dan sebagainya,” katanya.
Murad menginstruksikan kepada pemerintah kabupaten/kota agar segera melaksanakan sejumlah langkah strategis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi yaitu memastikan ketersediaan bahan pokok dalam keadaan aman dan cukup untuk tiga bulan ke depan, dan terus menerus melakukan pemantauan ke pusat distributor pasar tradisional maupun modern.
"Memastikan harga bahan kebutuhan pokok terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat yang akan merayakan natal dan tahun baru," katanya.
Kemudian, kata dia, pemerintah kabupaten/kota juga harus memastikan kelancaran distribusi. Berbagai infrastruktur seperti jalan, jembatan, harus dipastikan dalam kondisi baik dan jadwal lalu lintas armada angkutan darat, laut, udara terutama angkutan peti kemas, panca karya dan ASDP harus tepat.
"Lakukan komunikasi efektif dengan para pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media cetak dan elektronik serta mengimbau masyarakat bahwa kebutuhan pokok tetap tersedia dan tidak perlu belanja secara berkelebihan," tuturnya.
Inflasi Provinsi Maluku pada Oktober 2023 tercatat 3,62 persen (yoy) lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 2,56 persen (yoy).
Editor : Ikhwan Wahyudi
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023