Gubernur Maluku mengemukakan bahwa penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Pulau-Pulau Kecil Terluar (RZ KSNT-PPKT) Kluster Maluku Tahun 2023 membuka peluang kerja bagi masyarakat di pulau terluar.
"Dengan rencana zonasi kawasan ini, sektor pembangunan di bidang kelautan dan perikanan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru guna meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir," ujar Gubernur Maluku Murad Ismail dalam keterangan yang diterima di Ambon, Selasa, dalam Konsultasi Publik II, Penyusunan Rencana Zonasi Strategis Nasional Tertentu, Pulau-Pulau Kecil Terluar (RZ KSNT-PPKT) Kluster Maluku Tahun 2023 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Dia menyatakan pula, forum konsultasi publik tersebut guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil terluar yang tersebar pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
"Yang harus diutamakan, yaitu Pulau Larat, Pulau Marsela, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang," ujarnya lagi.
Menurut Gubernur Murad, kegiatan yang dilaksanakan ini nantinya akan berdampak positif untuk menentukan arah pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional tertentu, sekaligus sebagai landasan operasional untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan pengembangan kawasan di Provinsi Maluku.
Baca juga: Gubernur minta TPID Maluku optimalkan kerja sama kendalikan inflasi
Ia juga mengatakan penetapan zonasi yang dilakukan, diharapkan berdasar pada analisis kondisi dan potensi pengembangan sumber daya hayati maupun non hayati termasuk lingkungan sekitar.
"Karena proses pembangunan maupun pengembangan kawasan tidak akan mencapai sasaran jika tidak mempertimbangkan kondisi dan budaya lokal masyarakat setempat," kata dia pula.
Apalagi potensi perikanan menunjukkan produksi perikanan di Maluku sebesar, 3,9 juta ton per tahun yang jika dihitung nilainya sebesar Rp117 Triliun. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku mendukung penuh rencana zonasi strategis yang memperhatikan kesejahteraan rakyat.
"Begitu juga ekspor perikanan didaerah ini sangat besar, terbukti dengan produksi ikan di Indonesia sebagian besar berasal dari Maluku.," ujarnya lagi.
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, Perwakilan Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pimpinan instansi vertikal, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lingkup Pemprov Maluku, para narasumber dan akademisi, dan unsur lainnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur Maluku: RZPPKT buka peluang kerja bagi masyarakat pulau luar
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023
"Dengan rencana zonasi kawasan ini, sektor pembangunan di bidang kelautan dan perikanan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru guna meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir," ujar Gubernur Maluku Murad Ismail dalam keterangan yang diterima di Ambon, Selasa, dalam Konsultasi Publik II, Penyusunan Rencana Zonasi Strategis Nasional Tertentu, Pulau-Pulau Kecil Terluar (RZ KSNT-PPKT) Kluster Maluku Tahun 2023 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Dia menyatakan pula, forum konsultasi publik tersebut guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil terluar yang tersebar pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
"Yang harus diutamakan, yaitu Pulau Larat, Pulau Marsela, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang," ujarnya lagi.
Menurut Gubernur Murad, kegiatan yang dilaksanakan ini nantinya akan berdampak positif untuk menentukan arah pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional tertentu, sekaligus sebagai landasan operasional untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan pengembangan kawasan di Provinsi Maluku.
Baca juga: Gubernur minta TPID Maluku optimalkan kerja sama kendalikan inflasi
Ia juga mengatakan penetapan zonasi yang dilakukan, diharapkan berdasar pada analisis kondisi dan potensi pengembangan sumber daya hayati maupun non hayati termasuk lingkungan sekitar.
"Karena proses pembangunan maupun pengembangan kawasan tidak akan mencapai sasaran jika tidak mempertimbangkan kondisi dan budaya lokal masyarakat setempat," kata dia pula.
Apalagi potensi perikanan menunjukkan produksi perikanan di Maluku sebesar, 3,9 juta ton per tahun yang jika dihitung nilainya sebesar Rp117 Triliun. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku mendukung penuh rencana zonasi strategis yang memperhatikan kesejahteraan rakyat.
"Begitu juga ekspor perikanan didaerah ini sangat besar, terbukti dengan produksi ikan di Indonesia sebagian besar berasal dari Maluku.," ujarnya lagi.
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, Perwakilan Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pimpinan instansi vertikal, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lingkup Pemprov Maluku, para narasumber dan akademisi, dan unsur lainnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur Maluku: RZPPKT buka peluang kerja bagi masyarakat pulau luar
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2023