Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara mulai mendistribusikan logistik pemilu ke panitia pemilihan kecamatan yang pemberangkatannya secara simbolis dipusatkan di Kabupaten Halmahera Tengah.
"Untuk logistik pemilu didistribusikan dari gudang KPU Kabupaten Halmahera Tengah menuju PPK terluar, seperti di Pulau Gebe yang berbatasan dengan Provinsi Papua Barat Daya," kata Sekretaris KPU Maluku Utara Efendi Latuconsina dihubungi dari Ternate, Kamis.
Dalam pendistribusian perdana itu, Sekretaris KPU Maluku Utara didampingi anggota dan sekretaris KPU Halmahera Tengah melakukan pelepasan pendistribusian logistik Pemilu 2024 Provinsi Maluku Utara di gudang logistik KPU Halmahera Tengah.
Hadir dalam agenda ini kapolres dan ketua Bawaslu Halmahera Tengah beserta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Efendi juga berharap distribusi logistik berjalan lancar dan aman sampai tempat tujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Baca juga: Bawaslu Malut minta KPU tindaklanjuti temuan 15.960 pemilih TMS
Logistik pemilu berupa lima jenis surat suara, yaitu untuk Pilpres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan jumlah 4.875.200 lembar. Sedangkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 di Maluku Utara sebanyak 953.978 orang, dengan rincian 490.478 orang laki-laki dan 463.500 orang perempuan.
Di tempat terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Malut intensif melakukan pengawalan, terutama dalam pendistribusian logistik ke berbagai daerah yang minim infrastruktur di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T) setempat.
Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Rusli Saraha mengatakan Bawaslu melakukan pengawasan dan pengawalan, terutama saat pendistribusian logistik pemilu di daerah setempat yang masuk kawasan 3T.
"Kami telah identifikasi daerah rawan pemilu, mulai dari lokasi TPS yang secara geografis berada di kawasan 3T dan infrastruktur yang minim seperti fasilitas listrik dan internet tidak baik ," kata Rusli.
Dengan begitu, kata Rusli, penggandaan Form C1 dilakukan secara manual dan diserahkan kepada saksi maupun pengawas yang berada di TPS.
Apalagi, pengawasan satu TPS ditempatkan satu orang petugas sehingga bisa menekan angka kecurangan yang dilakukan oknum-oknum tertentu.
Baca juga: KPU Malut bagikan maskot Pemilu 2024 kepada warga di Ternate
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024
"Untuk logistik pemilu didistribusikan dari gudang KPU Kabupaten Halmahera Tengah menuju PPK terluar, seperti di Pulau Gebe yang berbatasan dengan Provinsi Papua Barat Daya," kata Sekretaris KPU Maluku Utara Efendi Latuconsina dihubungi dari Ternate, Kamis.
Dalam pendistribusian perdana itu, Sekretaris KPU Maluku Utara didampingi anggota dan sekretaris KPU Halmahera Tengah melakukan pelepasan pendistribusian logistik Pemilu 2024 Provinsi Maluku Utara di gudang logistik KPU Halmahera Tengah.
Hadir dalam agenda ini kapolres dan ketua Bawaslu Halmahera Tengah beserta instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Efendi juga berharap distribusi logistik berjalan lancar dan aman sampai tempat tujuan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Baca juga: Bawaslu Malut minta KPU tindaklanjuti temuan 15.960 pemilih TMS
Logistik pemilu berupa lima jenis surat suara, yaitu untuk Pilpres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dengan jumlah 4.875.200 lembar. Sedangkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 di Maluku Utara sebanyak 953.978 orang, dengan rincian 490.478 orang laki-laki dan 463.500 orang perempuan.
Di tempat terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Malut intensif melakukan pengawalan, terutama dalam pendistribusian logistik ke berbagai daerah yang minim infrastruktur di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T) setempat.
Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara Rusli Saraha mengatakan Bawaslu melakukan pengawasan dan pengawalan, terutama saat pendistribusian logistik pemilu di daerah setempat yang masuk kawasan 3T.
"Kami telah identifikasi daerah rawan pemilu, mulai dari lokasi TPS yang secara geografis berada di kawasan 3T dan infrastruktur yang minim seperti fasilitas listrik dan internet tidak baik ," kata Rusli.
Dengan begitu, kata Rusli, penggandaan Form C1 dilakukan secara manual dan diserahkan kepada saksi maupun pengawas yang berada di TPS.
Apalagi, pengawasan satu TPS ditempatkan satu orang petugas sehingga bisa menekan angka kecurangan yang dilakukan oknum-oknum tertentu.
Baca juga: KPU Malut bagikan maskot Pemilu 2024 kepada warga di Ternate
Editor : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024