Bawaslu Maluku memfokuskan pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) guna memastikan proses demokrasi yang transparan dan adil di seluruh wilayah tersebut.
“Saat ini kami sementara menyusun indeks kerawanan pemilu (IKP) berbasis kabupaten yang semoga bisa selesai dalam waktu dekat,” kata Ketua Bawaslu Maluku Subair, di Ambon, Minggu.
Menurut dia, pengawasan intensif di daerah 3T menjadi prioritas utama karena tantangan geografis dan aksesibilitas yang menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan pilkada.
“Kami menetapkan strategi khusus untuk memastikan partisipasi masyarakat dan integritas pelaksanaan pilkada di setiap desa dan dusun," ujarnya.
Selain itu, kata dia, Bawaslu juga sedang menyusun kebijakan strategis pengawasan pilkada berbasis evaluasi pengawasan pemilu 2024.
“Dalam waktu secepatnya, kami akan menyusun strategi pengawasan dengan berdasar pada IKP dan hasil evaluasi Pemilu 2024,” ujar Subair.
Menurut dia, tidak ada penambahan personel pengawas pada daerah 3T, kecuali ada pengangkatan aparatur sipir negara (ASN), khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 2-3 orang di setiap kabupaten/kota.
“Tetapi kami melakukan evaluasi pengawas adhoc panwascam dan panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa (PKD) serta lebih mengintensifkan peningkatan kapasitas SDM, terutama bagi pengawas adhoc dengan bercermin pada kekurangan pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Sejauh ini, kata dia, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, terutama pihak pemerintah daerah, kepolisian dan TNI untuk bersama-sama mengantisipasi gangguan keamanan yang bisa saja terjadi.
“Karena ini pilkada serentak tentu agak susah memobilisasi aparat keamanan karena masing-masing memiliki tanggung jawab di wilayah kerjanya, sehingga aspek identifikasi dini dan upaya pencegahan menjadi sangat penting,” ucap Subair.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024