Ambon, 20/1 (Antara Maluku) - Pemprov Maluku diharapkan menyiapkan anggaran tak terduga dalam APBD yang lebih memadai sehingga cepat mengatasi berbagai persoalan pascabencana alam yang menimpa masyarakat di daerah ini.
"Anggaran tak terduga yang disiapkan Pemprov Maluku dalam APBD 2016 hanya sekitar Rp10 miliar, sedangkan bencana alam berupa gempa bumi di Pulau Ambon dan Pulau Ambalauw, Kabupaten Buru Selatan telah menimbulkan kerusakan berat dan ringan," kata anggota DPRD Maluku dari F-Kebangsaan, Ikram Umasugy, di Ambon, Rabu.
Dia mencontohkan gempa tektonik berkekuatan 5,2 SR pada 29 Desember 2015 telah menimbulkan banyak kerusakan pada bangunan pemerintah dan swasta.
Gedung DPRD Maluku sendiri, jumlah anggaran yang telah diestimasi Dinas PU Maluku untuk perbaikan kerusakan hampir mencapai Rp9 miliar.
Belum lagi kerusakan yang terjadi pada gedung kantor pemerintah lainnya maupun bangunan milik swasta atau rumah warga dan kampus IAIN Ambon.
Kemudian gempa tektonik berkekuatan 5,4 SR yang melanda Pulau Ambalauw, Kabupaten Buru Selatan pada pekan lalu juga telah menimbulkan kerusakan 200 lebih rumah warga, bangunan masjid, serta pagar pembatas dermaga Desa Ulima.
Bencana ini juga telah mengakibatkan 1.400 warga mengungsi, seorang balita di Desa Masawoe meninggal dunia, serta tujuh warga lainnya menderita luka-luka.
"Peristiwa ini baru terjadi pada akhir tahun 2015 dan awal 2016. Namun, dampak kerugian maetrial cukup besar dan juga ada korban jiwa luka atau meninggal dunia," katanya.
Karena itu, Pemprov Maluku diharapkan agar di tahun-tahun mendatang perlu mengantisipasi penanggulangan bencana alam dengan menyediakan anggaran belanja tak terduga yang lebih besar dialokasikan melalui APBD setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016
"Anggaran tak terduga yang disiapkan Pemprov Maluku dalam APBD 2016 hanya sekitar Rp10 miliar, sedangkan bencana alam berupa gempa bumi di Pulau Ambon dan Pulau Ambalauw, Kabupaten Buru Selatan telah menimbulkan kerusakan berat dan ringan," kata anggota DPRD Maluku dari F-Kebangsaan, Ikram Umasugy, di Ambon, Rabu.
Dia mencontohkan gempa tektonik berkekuatan 5,2 SR pada 29 Desember 2015 telah menimbulkan banyak kerusakan pada bangunan pemerintah dan swasta.
Gedung DPRD Maluku sendiri, jumlah anggaran yang telah diestimasi Dinas PU Maluku untuk perbaikan kerusakan hampir mencapai Rp9 miliar.
Belum lagi kerusakan yang terjadi pada gedung kantor pemerintah lainnya maupun bangunan milik swasta atau rumah warga dan kampus IAIN Ambon.
Kemudian gempa tektonik berkekuatan 5,4 SR yang melanda Pulau Ambalauw, Kabupaten Buru Selatan pada pekan lalu juga telah menimbulkan kerusakan 200 lebih rumah warga, bangunan masjid, serta pagar pembatas dermaga Desa Ulima.
Bencana ini juga telah mengakibatkan 1.400 warga mengungsi, seorang balita di Desa Masawoe meninggal dunia, serta tujuh warga lainnya menderita luka-luka.
"Peristiwa ini baru terjadi pada akhir tahun 2015 dan awal 2016. Namun, dampak kerugian maetrial cukup besar dan juga ada korban jiwa luka atau meninggal dunia," katanya.
Karena itu, Pemprov Maluku diharapkan agar di tahun-tahun mendatang perlu mengantisipasi penanggulangan bencana alam dengan menyediakan anggaran belanja tak terduga yang lebih besar dialokasikan melalui APBD setempat.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2016