Ambon, 19/9 (Antara Maluku) - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Maluku Tenggara, dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah melalui program-program ekonomi kerakyatan dan peningkatan literasi serta inklusi keuangan.
Siaran pers OJK Provinsi Maluku yang diterima Antara menyebutkan, pengukuhan TPKAD Kabupaten Malra dilakukan oleh Bupati Anderias Rentanubun, disaksikan oleh Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Eko Ariantoro, di Hotel Grand Vilia, Langgur, Selasa.
Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Malra, para Pimpinan SKPD dan Industri Jasa Keuangan yang memiliki jaringan kantor di daerah itu.
Kepala OJK Maluku Bambang Hermanto dalam sambutannya mengatakan, TPAKD merupakan bentuk kerja nyata OJK dalam mendorong partisipasi sektor jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah melalui berbagai program ekonomi kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat.
"Kehadiran TPAKD merupakan jawaban atas upaya yang perlu dilakukan dalam menyikapi hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilakukan oleh OJK pada 2013 dan 2016," kata Bambang.
Ia mengungkapkan, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia pada 2016 hanya sebesar 29,66 persen sedangkan persentase masyarakat Indonesia yang telah menggunakan produk/layanan jasa keuangan (utilitas) pada tahun yang sama sebesar 67,82 persen.
Menurutnya, penyediaan akses keuangan yang mudah, murah, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang diikuti dengan peningkatan literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu cara untuk mengatasi problematika sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan lainnya.
Pembentukan TPAKD Kabupaten Maluku Malra telah melalui beberapa tahap yang dimulai dengan kunjungan OJK Provinsi Maluku di daerah itu pada 17 Februari 2017, dilanjutkan dengan forum group discussion (FGD) pada 5 April 2017 yang melibatkan Industri Jasa Keuangan, Akademisi, SKPD dan beberapa instansi terkait untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai tujuan dibentuknya TPAKD.
Pada kesempatan itu diperoleh gambaran utuh mengenai potensi dan permasalahan serta prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga program kerja- program kerja TPAKD dapat selaras dan mendukung upaya pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD Kabupaten Malra terfokus dalam mendukung sektor prioritas pemerintah setempat yang menjadi andalan dalam peningkatan daya saing daerah, yakni Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata," ujarnya.
Selain itu, terdapat pula program kerja derivatif dari program kerja TPAKD Provinsi Maluku yakni Peningkatan Inklusi Keuangan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.
Bupati Anderias Rentanubun mengharapkan TPAKD dapat mempermudah koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dengan OJK, Bank Indonesia dan industri jasa keuangan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.
"Tingkat keberhasilan dan efektivitas program kerja TPAKD dimaksud akan dievaluasi secara periodik melalui ukuran kinerja atas pelaksanaan program yang telah disusun," kata bupati.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Siaran pers OJK Provinsi Maluku yang diterima Antara menyebutkan, pengukuhan TPKAD Kabupaten Malra dilakukan oleh Bupati Anderias Rentanubun, disaksikan oleh Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Eko Ariantoro, di Hotel Grand Vilia, Langgur, Selasa.
Acara tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Malra, para Pimpinan SKPD dan Industri Jasa Keuangan yang memiliki jaringan kantor di daerah itu.
Kepala OJK Maluku Bambang Hermanto dalam sambutannya mengatakan, TPAKD merupakan bentuk kerja nyata OJK dalam mendorong partisipasi sektor jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah melalui berbagai program ekonomi kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat.
"Kehadiran TPAKD merupakan jawaban atas upaya yang perlu dilakukan dalam menyikapi hasil Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilakukan oleh OJK pada 2013 dan 2016," kata Bambang.
Ia mengungkapkan, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia pada 2016 hanya sebesar 29,66 persen sedangkan persentase masyarakat Indonesia yang telah menggunakan produk/layanan jasa keuangan (utilitas) pada tahun yang sama sebesar 67,82 persen.
Menurutnya, penyediaan akses keuangan yang mudah, murah, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang diikuti dengan peningkatan literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu cara untuk mengatasi problematika sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan lainnya.
Pembentukan TPAKD Kabupaten Maluku Malra telah melalui beberapa tahap yang dimulai dengan kunjungan OJK Provinsi Maluku di daerah itu pada 17 Februari 2017, dilanjutkan dengan forum group discussion (FGD) pada 5 April 2017 yang melibatkan Industri Jasa Keuangan, Akademisi, SKPD dan beberapa instansi terkait untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai tujuan dibentuknya TPAKD.
Pada kesempatan itu diperoleh gambaran utuh mengenai potensi dan permasalahan serta prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga program kerja- program kerja TPAKD dapat selaras dan mendukung upaya pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD Kabupaten Malra terfokus dalam mendukung sektor prioritas pemerintah setempat yang menjadi andalan dalam peningkatan daya saing daerah, yakni Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata," ujarnya.
Selain itu, terdapat pula program kerja derivatif dari program kerja TPAKD Provinsi Maluku yakni Peningkatan Inklusi Keuangan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.
Bupati Anderias Rentanubun mengharapkan TPAKD dapat mempermudah koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dengan OJK, Bank Indonesia dan industri jasa keuangan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.
"Tingkat keberhasilan dan efektivitas program kerja TPAKD dimaksud akan dievaluasi secara periodik melalui ukuran kinerja atas pelaksanaan program yang telah disusun," kata bupati.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017