Ternate, 19/11 (Antara Maluku) - Komisi II DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) mengancam tidak akan membahas dana penyertaan modal untuk PDAM Ternate dalam RAPBD 2018, jika Direktur PDAM, Saiful Djafar tidak diganti.
"Dalam RAPBD 2018, Pemkot Ternate mengalokasikan anggaran penyertaan modal untuk sejumlah perusahan daerah, di antaranya PDAM sebesar Rp5 miliar, tetapi kalau Direktur PDAM tidak diganti, bagian untuk PDAM tidak akan dibahas," kata anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusi di Ternate, Minggu.
Komisi II DPRD Ternate menuntut Direktur PDAM Ternate, Saiful Djafar harus diganti karena yang bersangkutan dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di perusahan daerah miliki Pemkot Ternate itu.
Menurut dia, warga Kota Ternate sampai saat ini masih mengeluhkan pelayanan air bersih dari PDAM Ternate, seperti air PDAM di sejumlah lokasi yang masih terasa agak asing dan sering tidak mengalir sampai berhari-hari.
Warga di sejumlah wilayah di Ternate, seperti wilayah Jati Metro dan Jerbus, Ternate Selatan misalnya, air PDAM mengalir hanya sekali dalam seminggu, sehingga warga setempat terpaksa membeli air dari penjual air atau menggunakan air hujan.
Sebelumnya, Saiful Djafar mengatakan, walaupun dirinya diganti dari jabatan Direktur PDAM, tidak akan serta merta menyelesaikan permasalahan di PDAM, karena sumber masalahnya bukan kinerja manajamen yang buruk, tetapi terbatasnya sumber air baku untuk didistribusikan kepada warga.
PDAM Ternate selama ini sudah berupaya meningkatkan kapasitas air baku PDAM dengan menambah sumur bor baru, tetapi belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan air bersih warga, terutama di wilayah ketinggian, sehingga PDAM terpaksa mengalirkan air bersih di sejumlah lokasi ketinggian itu secara bergilir.
"Masalah pelayanan air bersih di Kota Ternate diharapkan akan berakhir setelah proyek pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Danau Ngade, yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat beroperasi pada 2018 mendatang,"katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Dalam RAPBD 2018, Pemkot Ternate mengalokasikan anggaran penyertaan modal untuk sejumlah perusahan daerah, di antaranya PDAM sebesar Rp5 miliar, tetapi kalau Direktur PDAM tidak diganti, bagian untuk PDAM tidak akan dibahas," kata anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusi di Ternate, Minggu.
Komisi II DPRD Ternate menuntut Direktur PDAM Ternate, Saiful Djafar harus diganti karena yang bersangkutan dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di perusahan daerah miliki Pemkot Ternate itu.
Menurut dia, warga Kota Ternate sampai saat ini masih mengeluhkan pelayanan air bersih dari PDAM Ternate, seperti air PDAM di sejumlah lokasi yang masih terasa agak asing dan sering tidak mengalir sampai berhari-hari.
Warga di sejumlah wilayah di Ternate, seperti wilayah Jati Metro dan Jerbus, Ternate Selatan misalnya, air PDAM mengalir hanya sekali dalam seminggu, sehingga warga setempat terpaksa membeli air dari penjual air atau menggunakan air hujan.
Sebelumnya, Saiful Djafar mengatakan, walaupun dirinya diganti dari jabatan Direktur PDAM, tidak akan serta merta menyelesaikan permasalahan di PDAM, karena sumber masalahnya bukan kinerja manajamen yang buruk, tetapi terbatasnya sumber air baku untuk didistribusikan kepada warga.
PDAM Ternate selama ini sudah berupaya meningkatkan kapasitas air baku PDAM dengan menambah sumur bor baru, tetapi belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan air bersih warga, terutama di wilayah ketinggian, sehingga PDAM terpaksa mengalirkan air bersih di sejumlah lokasi ketinggian itu secara bergilir.
"Masalah pelayanan air bersih di Kota Ternate diharapkan akan berakhir setelah proyek pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Danau Ngade, yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat beroperasi pada 2018 mendatang,"katanya menambahkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017