Ternate, 17/4 (Antaranews Maluku) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) diminta tidak langsung menaikkan tarif angkutan kota (angkot), tetapi harus melakukan kajian terlebih dahulu dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
"Pemkot tidak bisa hanya mendengarkan tuntutan para sopir angkot, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya dan untuk itu perlu kajian terlebih dahulu," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas Umalik di Ternate, Selasa.
Pemkot Ternate sebelumnya mewacanakan untuk menaikkan tarif angkot setelah adanya aksi demo para sopir angkot di daerah ini yang menuntut kenaikan tarif.
Aksi itu dipicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenos pertalite sebesar Rp200, dari Rp7.800 menjadi Rp8000 per liter.
Menurut dia, menaikman tarif angkot pasti akan menimbulkan efek domino di masyarakat, seperti naiknya harga kebutuhan pokok dan barang lainnya, sehingga masyarakat selain dibebani dengan naiknya tarif angkot, juga naiknya harga barang.
Apalagi bulan depan sudah memasuki bulan ramadhan, sehingga jika Pemkot menaikkan tarif angkot akan semakin memicu terjadinya kenaikan harga di pasaran, karena para pedagang akan menjadikan kenaikan tarif angkot sebagai alasan untuk menaikkan harga barang disamping karena meningkatnya permintaan konsumen.
Seorang warga di Ternate, Yusri, menilai naiknya pertalite yang hanya Rp200 tidak terlalu berpengaruh terhadap biaya operasional angkot, karena angkot yang beroperasi di daerah ini umumnya melayani trayek jarak pendek, seperti terminal-Akehuda hanya sekitar 5 kilo meter.
Apalagi selama ini sopir angkot tidak sepenuhnya mematuhi tarif yang sudah ditetapkan Pemkot, misalnya untuk tarif angkot rute dalam kota yang seharusnya Rp4.500 per orang, tetapi yang dibayar penumpang Rp5000.
"Para sopir angkot sengaja tidak menyediakan uang rece Rp500, sehingga kalau kita membayar uang kertas Rp5000 sopir angkot berdalih tidak ada uang receh Rp500 untuk dikembaliannya, kecuali kalau penumpang membayar uang pas Rp4500, tetapi itu jarang," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Pemkot tidak bisa hanya mendengarkan tuntutan para sopir angkot, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya dan untuk itu perlu kajian terlebih dahulu," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas Umalik di Ternate, Selasa.
Pemkot Ternate sebelumnya mewacanakan untuk menaikkan tarif angkot setelah adanya aksi demo para sopir angkot di daerah ini yang menuntut kenaikan tarif.
Aksi itu dipicu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenos pertalite sebesar Rp200, dari Rp7.800 menjadi Rp8000 per liter.
Menurut dia, menaikman tarif angkot pasti akan menimbulkan efek domino di masyarakat, seperti naiknya harga kebutuhan pokok dan barang lainnya, sehingga masyarakat selain dibebani dengan naiknya tarif angkot, juga naiknya harga barang.
Apalagi bulan depan sudah memasuki bulan ramadhan, sehingga jika Pemkot menaikkan tarif angkot akan semakin memicu terjadinya kenaikan harga di pasaran, karena para pedagang akan menjadikan kenaikan tarif angkot sebagai alasan untuk menaikkan harga barang disamping karena meningkatnya permintaan konsumen.
Seorang warga di Ternate, Yusri, menilai naiknya pertalite yang hanya Rp200 tidak terlalu berpengaruh terhadap biaya operasional angkot, karena angkot yang beroperasi di daerah ini umumnya melayani trayek jarak pendek, seperti terminal-Akehuda hanya sekitar 5 kilo meter.
Apalagi selama ini sopir angkot tidak sepenuhnya mematuhi tarif yang sudah ditetapkan Pemkot, misalnya untuk tarif angkot rute dalam kota yang seharusnya Rp4.500 per orang, tetapi yang dibayar penumpang Rp5000.
"Para sopir angkot sengaja tidak menyediakan uang rece Rp500, sehingga kalau kita membayar uang kertas Rp5000 sopir angkot berdalih tidak ada uang receh Rp500 untuk dikembaliannya, kecuali kalau penumpang membayar uang pas Rp4500, tetapi itu jarang," katanya menambahkan.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018