Ternate, 7/12 (ANTARA News) - Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara tidak lagi mengalokasikan subsidi untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate pada 2019 karena keterbatasan anggaran, bahkan mengalami defisit puluhan miliar rupiah.
"Walaupun tidak ada lagi subsidi untuk PDAM, dipastikan PDAM tetap bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di daerah ini," kata Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman di Ternate, Jumat.
Pada RAPBD 2019 setempat muncul alokasi anggaran Rp2,5 miliar subsidi untuk PDAM, tetapi dalam pembahasan antara Pemkot Ternate dan DPRD Ternate diputuskan untuk dihilangkan.
Menurut Wali Kota, sebagai kompensasi atas tidak adanya subsidi untuk PDAM, Pemkot mengizinkan perusahaan daerah milik Pemkot itu untuk menaikkan tarif air PDAM, yang sejak 2008 tidak pernah naik.
Dengan kenaikan tarif air itu, PDAM diharapkan bisa mendapatkan tambahan dana untuk operasionalnya, apalagi juga telah mendapat bantuan dari pemerintah pusat dalam penyediaan sumber air baku PDAM, baik dalam bentuk pembangunan sumur bor maupun pengolahan air Danau Ngade.
Sementara itu, Dirut PDAM Ternate, Saiful Djafar mengatakan tarif air PDAM akan mulai dinaikkan pada Desember ini, namun dipastikan tidak akan terlalu memberatkan masyarakat karena kenaikannya tidak terlalu besar.
Bahkan khusus untuk pelanggan rumah tangga yang menggunakan air kurang dari 20 meter kubik, tidak akan mengalami kenaikan tarif, kecuali pemakaiannya di atas 20 meter kubik.
Ia berjanji PDAM akan terus berupaya memaksimalkan pelayanan kepada 30 ribu pelanggan PDAM di Ternate, selain itu juga akan berupaya memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah, yang ditargetkan sudah bisa direalisasikan pada 2020.
Warga Ternate sangat bergantung pada pasokan air PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih karena di daerah ini tidak ada sumber air bersih alternatif, seperti sumur atau sungai akibat topografinya yang berada dipinggir pantai dan berbukit.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Walaupun tidak ada lagi subsidi untuk PDAM, dipastikan PDAM tetap bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat di daerah ini," kata Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman di Ternate, Jumat.
Pada RAPBD 2019 setempat muncul alokasi anggaran Rp2,5 miliar subsidi untuk PDAM, tetapi dalam pembahasan antara Pemkot Ternate dan DPRD Ternate diputuskan untuk dihilangkan.
Menurut Wali Kota, sebagai kompensasi atas tidak adanya subsidi untuk PDAM, Pemkot mengizinkan perusahaan daerah milik Pemkot itu untuk menaikkan tarif air PDAM, yang sejak 2008 tidak pernah naik.
Dengan kenaikan tarif air itu, PDAM diharapkan bisa mendapatkan tambahan dana untuk operasionalnya, apalagi juga telah mendapat bantuan dari pemerintah pusat dalam penyediaan sumber air baku PDAM, baik dalam bentuk pembangunan sumur bor maupun pengolahan air Danau Ngade.
Sementara itu, Dirut PDAM Ternate, Saiful Djafar mengatakan tarif air PDAM akan mulai dinaikkan pada Desember ini, namun dipastikan tidak akan terlalu memberatkan masyarakat karena kenaikannya tidak terlalu besar.
Bahkan khusus untuk pelanggan rumah tangga yang menggunakan air kurang dari 20 meter kubik, tidak akan mengalami kenaikan tarif, kecuali pemakaiannya di atas 20 meter kubik.
Ia berjanji PDAM akan terus berupaya memaksimalkan pelayanan kepada 30 ribu pelanggan PDAM di Ternate, selain itu juga akan berupaya memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah, yang ditargetkan sudah bisa direalisasikan pada 2020.
Warga Ternate sangat bergantung pada pasokan air PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih karena di daerah ini tidak ada sumber air bersih alternatif, seperti sumur atau sungai akibat topografinya yang berada dipinggir pantai dan berbukit.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018