"Pekerjaan proyek ini berjalan lambat dan baru mencapai 30 persen karena berbagai hambatan mendasar," kata Manajer Bidang Operasional dan Konstruksi PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Pembangkit Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulmapa) Said Bamatraf di Ambon, Rabu.
Dia mengatakan, sejak pemancangan tiang pancang pertama (ground breaking) oleh Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan Direktur Operasi PLN Indonesia Timur Vickner Sinaga, 19 Agustus 2010, proyek itu mulai efektif dikerjakan Mei 2010 dan ditargetkan rampung dalam 24 bulan.
Sejumlah masalah yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan megaproyek pembangkit menggunakan batu bara berkalori rendah itu di antaranya kepemilikan tanah saat awal pekerjaan, serta terlambatnya pengiriman peralatan kerja dan material berupa tiang pancang dari Surabaya, Jatim.
"Saat tiang pancang sudah tiba di lokasi pembangunan, pekerjaan pemancangannya tidak bisa dilakukan karena bertepatan dengan musim hujan di Pulau Ambon dan sekitarnya," katanya.
Selain itu, ada pertentangan antara kontraktor pelaksana proyek yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan, yakni PT Sakti Mas Mulia, Wuhan Kaidi Electric Power Co Ltd dan PT Hilmanindo Signintama dengan sejumlah subkontraktor yang merupakan pengusaha lokal di Ambon menyangkut termin pembayaran.
"Masalahnya malah sempat dilaporkan oleh subkontraktor ke Polda Maluku sehingga lokasi pembangunannya dipasang garis polisi yang menyebabkan pekerjaan terhenti," katanya.
Setelah dilakukan negosiasi dan pertemuan antara kedua pihak yang berperkara, masalah tersebut dapat diselesaikan dan pekerjaan megaproyek itu dapat dilanjutkan.
Said berharap berbagai hambatan itu tidak akan terlalu berdampak terhadap pembangunan proyek pembangkit itu, mengingat tenggat waktu penyelesaian yang direncanakan tersisa enam bulan. "Mudah-mudahan pekerjaannya dapat berlangsung cepat karena kontraktor telah diinstruksikan untuk bekerja optimal menyelesaikan proyek ini," katanya.
Perkuat sistem Ambon
General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara (M2U) Julian Tamsir secara terpisah berharap pekerjaan proyek pembangunan PLTU itu dapat segera dirampungkan karena dampaknya akan memperkuat sistem kelistrikan di Pulau Ambon.
"Kami berharap tidak ada lagi masalah yang menghambat pembangunan PLTU ini sehingga dapat diselesaikan dan dioperasikan tepat waktu, mengingat keberadaanya untuk memperkuat sistem listrik Ambon," katanya.
Pembangunan PLTU Maluku merupakan bagian dari proyek 10.000 MW untuk memperkuat pasokan listrik pada sistem Ambon yang meliputi wilayah Kota Ambon dan sebagian Kabupaten Maluku Tengah, sekaligus diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang terus meningkat.
PLTU Maluku dibangun di atas lahan seluas 22,8 hektare yang berjarak sekitar 34 km dari pusat Kota Ambon dan akan menghabiskan dana sebesar 27,6 juta dolar AS serta Rp241,167 miliar dari APBN.
Pekerjaan proyek tersebut ditangani konsorsium yang merupakan gabungan beberapa perusahaan, sedangkan konsultan supervisi engineering ditangani PT Prima Layanan Nasional Engineering.
Pewarta: James F. Ayal: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
