Kementerian PANRB mendorong Kemenaker implementasikan birokrasi berdampak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong instansi pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, untuk mengimplementasikan birokrasi yang dapat memberikan dampak bagi masyarakat luas.

"Hari ini saya dan Menteri Ida berdiskusi seputar transformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk kelembagaan dan juga penyederhanaan proses bisnis," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Menteri PANRB saat berdiskusi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (27/11).

"Kami mendorong hal ini untuk terus tumbuh di Kemenaker, sebagaimana arahan presiden agar apa yang dilakukan oleh birokrasi bisa berdampak dan dirasakan oleh masyarakat," tambahnya.

Baca juga: KemenPANRB dukung RI jadi hub regional bigdata di Asia dan Pasifik

Dia juga mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan atas capaian reformasi birokrasi yang terus mengalami kenaikan.

Pada tahun 2022, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berada pada angka 76,10 dengan predikat BB.

"Saya senang melihat kinerja Kemenaker yang terus mengalami perbaikan dan peningkatan dari waktu ke waktu serta berbagai transformasi yang telah dilakukan Kemenaker," ucap Anas.

Sebab, lanjut Anas, nilai-nilai ini mengalami peningkatan secara berkala dari tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Menpan RB sebut Indonesia-Azerbaijan terus perkuat kolaborasi pelayanan publik

Dia juga berharap terobosan yang ada saat ini di Kemenaker akan terus tumbuh sehingga hasilnya akan jauh lebih dahsyat dari sekarang.

"Mudah-mudahan terobosan di Kemenaker akan terus tumbuh sehingga hasilnya akan jauh lebih dahsyat dari sekarang. Selamat Bu Menteri," tutur mantan Kepala LKPP ini.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjabarkan bahwa transformasi yang dilakukan oleh Kemenaker adalah untuk menjalankan arahan Presiden Jokowi agar Kemenaker dapat memberikan dampak yang lebih luas serta mewujudkan visi Kemenaker, yaitu terwujudnya tenaga kerja yang produktif, kompetitif, dan sejahtera.

"Arahan Bapak Presiden agar reformasi birokrasi ini berdampak itu kami lakukan. Hal ini dilakukan agar tugas dan fungsi dari Kemenaker dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ida.

Baca juga: Kemnaker terima 4.058 laporan pemberian THR, sebagian tentang pengaduan

Salah satunya adalah dengan melakukan transformasi pada Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Transformasi ini dilakukan untuk melatih tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing nasional maupun internasional, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan sehingga menurunkan tingkat pengangguran.

Selain itu, Kemenaker juga menyelenggarakan Pendidikan Politeknik Ketenagakerjaan yang memiliki fokus pada tiga program studi keahlian, yakni relasi industri, keselamatan dan kesehatan kerja, serta manajemen SDM.

"Saat ini kami sudah meluluskan dua angkatan dengan tingkat serapan tenaga kerja mencapai 90 persen karena mereka langsung menjadi tenaga terampil yang dibutuhkan di dunia usaha dan industri," jelasnya.

Mengenai transformasi digital, Ida melanjutkan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sudah diwujudkan dengan menciptakan pelayanan berbasis elektronik. Saat ini, Kemenaker sedang mengembangkan sistem informasi pasar kerja.

Upaya yang dilakukan oleh Kemenaker dalam mewujudkan birokrasi berdampak sudah dapat terlihat hasilnya jika melihat tingkat pengangguran terbuka (TPT).

"Alhamdulillah semenjak pandemi TPT di Indonesia mengalami penurunan yang luar biasa. Di tahun 2023 ini TPT sudah mencapai 5,32 persen dan angka ini sudah mendekati seperti sebelum pandemi," pungkas Ida.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kementerian PANRB dorong Kemenaker implementasikan birokrasi berdampak