Kepulauan Obi Masuk Usulan Daerah Otonomi Baru

Ternate (Antara Maluku) - Kepulauan Obi di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara masuk dalam daftar usulan daerah otonomi baru setelah persyaratan administratifnya telah dilengkapi, kata pejabat berwenang.

"Tahun (2013) ini Kepulauan Obi akan dibahas untuk masuk dalam usulan daerah otonomi baru (DOB), karena semua bukti dukungan dari pemda setempat dan Pemprov Malut yang diajukan telah memenuhi syarat," kata Gubernur Malut, Thaib Armaiyn di Ternate, Minggu.

Selain itu, sejumlah daerah yang diusulkan untuk dimekarkan di Malut seperti Kota Sofifi di Kota Tidore Kepulauan sebenarnya masuk bersama dengan Pulau Obi dan Wasilei di Kabupaten Halmahera Timur, dibatalkan karena tidak melengkapi persyaratan administratif berupa dukungan dari pemda setempat.

Oleh karena itu, dengan adanya kunjungan kerja Tim Komisi II DPR-RI di Malut dalam pekan ini, dirinya akan berjanji terus mendorong sejumlah daerah di Malut yang telah diusulkan untuk dimekarkan.

Menyinggung mengenai Sofifi, gubernur mengatakan sebenarnya layak untuk dimekarkan menjadi kota otonom, karena statusnya sebagai Ibu Kota Provinsi Malut, tapi tidak diakomodasi karena terbentur persyaratan administratif.

Salah satu persyaratan administrasi yang belum dipenuhi Sofifi untuk dimekarkan menjadi kota otonom dan terpisah dari Kota Tidore Kepulauan karena belum adanya rekomendasi dari Pemkot Tikep dan DPRD Tikep.

Selain Sofifi dan Pulau Obi, ada pula sejumlah daerah di Malut yang mengusulkan pemekaran di antaranya Galela di Kabupaten Halmahera Utara, Wasilei Kabupaten Halmahera Timur, dan Gane Raya Kabupaten Halmahera Selatan.

Tim Komisi II juga telah melihat secara dekat presiapan Wasilei dan Pulau Obi untuk menjadi DOB, terutama dari segi infrastruktur dan berbagai data obyektif lainnya di daerah itu yang diperlukan dalam pengesahan sebagai kabupaten pemekaran.

Gubernur juga berharap adanya dukungan dari tim Komisi II yang telah bertemu dengan Pemkab dan DPRD serta masyarakat di Malut untuk mendapatkan berbagai masukan terkait akan dimekarkannya daerah itu menjadi kabupaten tersebut.