Kepulauan OBI Masuk Daftar Usulan DOB

Ternate (Antara Maluku) - Kepulauan Obi di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara masuk dalam daftar usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) setelah persyaratan administratifnya lengkap.

"Tahun ini, Kepulauan Obi akan dibahas untuk masuk dalam usulan DOB karena semua bukti dukungan dari pemda setempat dan Gubernur Maluku Utara yang diajukan telah penuhi syarat," kata anggota Komisi II DPR RI, Abdul Malik Haramain, di Ternate, Sabtu.

Selain itu, kata dia, sejumlah daerah yang diusulkan untuk dimekarkan di Maluku Utara, seperti Kota Sofifi di Kota Tidore Kepulauan.

Menurut dia, sebenarnya daerah itu masuk bersama dengan 19 DOB lainnya. Namun, dibatalkan karena tidak lengkap persyaratan administratif berupa dukungan dari pemda setempat.

Tim Komisi II DPR RI tersebut juga berjanji akan mengunjungi Kepulauan Obi dan Sofifi, ibu kota Provinsi Maluku Utara. Kedua wilayah itu sebelumnya telah diusulkan ke DPR RI untuk menjadi daerah pemekaran baru di Maluku Utara.

Menurut dia, khusus Sofifi, sebenarnya layak untuk dimekarkan menjadi kota otonom karena statusnya sebagai ibu kota Provinsi Malut. Akan tetapi, tidak diakomodasi dalam 19 kabupaten yang disetujui pemekarannya karena terbentur persyaratan administratifnya.

Salah satu persyaratan administrasi yang belum dipenuhi Sofifi untuk dimekarkan menjadi kota otonom dan terpisah dari Kota Tidore Kepulauan, kata dia, karena belum adanya rekomendasi dari Pemkot Tikep dan DPRD Tikep.

Selain Pulau Taliabu, Sofifi, dan Pulau Obi, lanjut dia, ada pula sejumlah daerah di Maluku Utara yang mengusulkan pemekaran, di antaranya Galela di Kabupaten Halmahera Utara, Wasilei Kabupaten Halmahera Timur, dan Gane Raya Kabupaten Halmahera Selatan.

Anggota Tim Komisi II DPR RI berkunjung ke Maluku Utara untuk melihat sejauh mana persiapan Pulau Taliabu di Kabupaten Kepulauan Sula yang termasuk dari 19 daerah yang masuk DOB.

Tim Komisi II akan melihat kondisi Pulau Taliabu, terutama dari segi infrastruktur dan berbagai data objektif lainnya di daerah itu yang diperlukan dalam pengesahan sebagai kabupaten pemekaran.

"Kami juga akan bertemu dengan Pemkab dan DPRD Kepsul serta masyarakat di Pulau Taliabu hari ini untuk mendapatkan berbagai masukan terkait dengan pemekaran daerah itu menjadi kabupaten," katanya.