Ambon (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku menggencarkan Perlindungan Jminan Sosial Ketenagakerjaan bagi aparatur desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
"Upaya meningkatkan cakupan pelindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan, dilakukan sinergi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bagi aparatur desa, " kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku Sevy Renita Setyaningrum di Ambon, Jumat.
Ia mengatakan, saat ini capaian perlindungan di kabupaten Kepulauan Tanimbar masih cukup rendah dibandingkan kabupaten dan kota lain di Provinsi Maluku yakni mencapai 20 persen.
Sehingga dilakukan upaya peningkatan dengan melakukan diskusi terumpun bersama pemerintah kabupaten yang menghadirkan pemangku kepentingan terkait,
Berdasarkan data BPS provinsi Maluku jumlah pekerja informal di KKT mencapai 31 ribu orang, saat ini yang terlindungi baru mencapai 6 ribu orang.
"Kami bersyukur saat ini telah terdaftar 80 desa di kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah mendaftarkan aparatur desa, setiap desa terdaftar tujuh orang aparatur desa, " katanya.
Pihaknya berharap, peningkatan program tersebut mengejar percepatan cakupan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan.
Setelah itu dapat meningkat di sektor lainnya seperti UMKM , pertanian, perikanan dan
perlindungan bagi pekerja rentan dengan kurang lebih sekitar 1.300 orang.
"Kami juga saat sementara berproses adalah penandatangan kerjasama perlindungan petugas penyelenggara PIlkada dengan Bawaslu dan KPU di KKT dan kabupaten kota lain di provinsi Maluku, " ujarnya.
Saat ini, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Maluku baru mencapai 40 persen, dari target di tahun 2024 mencapai 55 persen.
Pihaknya optimis, kepesertaan dapat meningkat sampai 55 persen pada akhir tahun, dengan dukungan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota.
"Secara keseluruhan masih di 40 persen, masih banyak yang harus dikejar salah satunya adalah mengejar sektor-sektor yang mungkin belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik itu melalui penganggaran pemerintah yang mencakup Non ASN juga pemerintah Desa pekerja rentan serta pekerja sektor jasa konstruksi, " ujarnya.
