Ambon (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Maluku dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melaksanakan sosialisasi program Jaminan Keselamatan Kerja Jasa Konstruksi (Jakon) serta kolaborasi implementasi proyek jasa konstruksi desa.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Maluku, Sevy Renita Setyaningrum, di Ambon, Selasa mengatakan, sosialisasi program Jaminan Keselamatan Kerja untuk Jasa Konstruksi, dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan perlindungan bagi pekerja konstruksi.
Sosialisasi ini mencakup pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Ia menjelaskan, sosialisasi ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi.
Dengan mewujudkan sistem perlindungan sosial yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan.
Program ini katanya, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemerintah desa di Kecamatan Teluk Ambon, tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan, terutama di sektor jasa konstruksi.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh desa di Teluk Ambon, lebih siap dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan proyek strategis, serta mampu menjadi contoh dalam tata kelola desa yang inovatif dan partisipatif,” katanya.
Camat Teluk Ambon, Idrus Buamona menjelaskan, proyek Jakon desa merupakan program kolaboratif yang mendorong percepatan pembangunan melalui pendekatan swakelola konstruksi desa, berbasis partisipasi masyarakat dan prinsip keberlanjutan.
Melalui program ini, pentingnya sinergi antara pemerintah kecamatan, desa, dan dinas terkait dalam mendorong efektivitas program pemberdayaan.
“Desa adalah ujung tombak pembangunan. Dengan pemahaman yang utuh dan komitmen bersama, kita bisa pastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Kegiatan ini katanya, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif desa terhadap berbagai program strategis yang telah dan akan dijalankan.
Khususnya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, serta transparansi tata kelola pemerintahan desa.
