Ambon (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Maluku melakukan monitoring dan evaluasi kepesertaan perangkat desa di Kabupaten Buru.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Maluku Sevy Renita Setyaningrum di Ambon, Selasa, mengatakan kegiatan monitoring yang dilakukan merupakan bagian dari upaya strategis untuk memastikan seluruh pekerja, termasuk yang berada di lingkungan desa, mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
“Kami terus mendorong partisipasi aktif pemerintah daerah dan perangkat desa dalam memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan yang layak,” katanya.
Ia mengatakan, hasil evaluasi ini terdata 82 desa di Kabupaten Buru telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," ujarnya.
Dalam kegiatan ini katanya, dilakukan evaluasi terhadap implementasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di desa serta pembahasan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja di lingkungan desa.
BPJS Ketenagakerjaan berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan perangkat desa dapat terus ditingkatkan guna mencapai cakupan kepesertaan yang lebih luas.
“Harapannya semakin banyak pekerja di Kabupaten Buru yang mendapatkan manfaat perlindungan sosial ketenagakerjaan secara optimal,” ujarnya.
Kami berharap, melalui kegiatan ini kesadaran dan kepatuhan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Melalui kegiatan ini, semakin banyak pekerja di seluruh desa di Kota Ambon memahami pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan dan mendapatkan manfaat maksimal dari program yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini, katanya, merupakan langkah konkret memastikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, khususnya di lingkungan desa
"BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja desa," katanya.
Kegiatan monitoring evaluasi dihadiri Asisten I Kabupaten Buru, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta perwakilan 82 desa di Kabupaten Buru.
