Ambon (ANTARA) - Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Wilayah Provinsi Maluku menyatakan program mudik gratis yang dilaksanakan pada musim libur Lebaran 2025 terbukti efektif dalam mengurangi kemacetan, terutama pada jalur-jalur utama di provinsi tersebut.
“Skema yang efektif dalam pelaksanaan angkutan lebaran tahun ini adalah, waktu libur panjang sehingga mengurangi waktu puncak mudik dan balik serta program mudik dan balik gratis sehingga masyarakat tidak banyak menggunakan kendaraan pribadi,” kata Kepala BPTD Maluku Hasan Bisri di Ambon, Sabtu.
Ia mengungkapkan bahwa antusias masyarakat terhadap program mudik gratis setiap tahun juga sangat tinggi, sehingga mengurangi beban lalu lintas jalan raya dan angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor.
Sebanyak 979 pemudik memanfaatkan layanan ini, yang disediakan melalui moda transportasi darat dan laut pada Pelabuhan Feri Hunimua-Waipirit.
“Program mudik gratis ini sangat membantu, tidak hanya bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman tanpa beban biaya, tetapi juga mengurangi kepadatan lalu lintas, khususnya di pelabuhan dan terminal," ujarnya.
Program ini kembali diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, BUMN dan pihak swasta. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban jalan raya dan menekan angka kecelakaan, khususnya yang melibatkan pemudik sepeda motor.
Menurut dia, penguatan armada dan jadwal keberangkatan yang lebih terorganisir juga menjadi faktor penting dalam kelancaran arus mudik tahun ini. Selain itu, koordinasi antara BPTD, Dinas Perhubungan, serta pihak kepolisian turut mendukung terciptanya situasi transportasi yang aman dan tertib.
"Di tahun-tahun sebelumnya, kita sering melihat antrean panjang kendaraan pribadi dan angkutan umum. Namun tahun ini relatif lancar karena jumlah trip yang dari 13 menjadi 17 serta kapal yang disiapkan sebanyak lima unit," tambahnya.
Ke depan, BPTD Maluku berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan program mudik gratis, termasuk memperluas rute dan menambah kuota penumpang.
Pemerintah berharap program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari perencanaan jangka panjang dalam pembangunan sistem transportasi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
