Ambon (Antara Maluku) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan, visi Indonesia tentang "Poros Maritim" yang dikumandangkan Presiden Joko Widodo merupakan cita-cita yang akan berdampak besar terhadap penegakan kedaulatan ekonomi dan wilayah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).
"Poros Maritim adalah sebuah cita-cita bersama untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim terbesar dan terkuat di dunia," kata Menteri Susi dalam sambutan tertulis dibacakan Gubernur Maluku Said Assagaff pada puncak peringatan Hari Nusantara provinsi Maluku yang dipusatkan di Langgur, ibu kota kabupaten Maluku Tenggara, Sabtu.
Menteri Susi menegaskan peringatan Hari Nusantara menjadi pengingat bahwa dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut mengandung sumber daya alam sangat melimpah dan luar biasa. Peringatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara maritim.
Pemerintah Indonesia pada 13 Desember 1957 mendeklarasikan laut pedalaman adalah bagian dari wilayah Indonesia. Deklarasi ini menyatukan seluruh pulau dan kepulauan ke dalam satu kesatuan NKRI.
Dengan pandangan visionernya para pendiri republik melihat bahwa laut teritorial yang hanya dibatasi sejauh 3 mil akibat warisan imperialisme akan membawa dampak negatif. Hal ini berbahaya karena pada akhirnya wilayah kita dikotak-kotakkan dan ada jarak antara pulau satu dengan yang lain.
Sebagai Negara Kepulauan, wilayah Nasional Indonesia adalah suatu hamparan perairan laut luas dengan puluhan ribu pulau yang tersebar di dalamnya yang merupakan suatu wilayah kesatuan laut Nusantara (Mare Nostrum) dan pulau yang bulat dan utuh dengan wilayah udara di atasnya.
Perjuangan mempertahankan kepentingan nasional tersebut berujung pengakuan Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia (The Biggest Archipelagic State) pada tahun 1982 pada Konvensi Hukum Laut Internasional. "Oleh karenanya tidak beralasan bagi kita untuk tidak memperingatinya setiap tahun, karena deklarasi tersebut mengandung makna dan arti sebagai penyatuan wilayah NKRI," katanya.
Peringatan Hari Nusantara juga bertujuan mengingatkan kembali serta mengubah pola pikir anak bangsa mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi mengenai Poros Maritim Dunia yang diharapkan akan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu, sejahtera, dan berwibawa.
"Poros maritim dapat dipahami sebagai sebuah doktrin yang memberi arahan mengenai tujuan bersama. Ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia diharapkan dapat melihat dirinya sebagai `Poros Maritim dunia, kekuatan di antara dua Samudra," katanya.
Presiden Joko widodo, tandas Menteri Susi, saat pidato pelantikan sebagai Kepala Negara menegaskan bahwa bangsa Indonesia sudah telah terlalu lama memunggungi laut, samudra, selat dan teluk. Sebagai Negara maritim, samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban bangsa.
Lima Pilar
Karena itu, ujar Menteri, agenda pembangunan nasional harus ditopang lima pilar utama yakni pembangunan kembali budaya maritim, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut.
Selain itu, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia bekerja sama pada bidang kelautan serta membangun kekuatan pertahanan maritim. Dengan kesadaran tersebut maka kita harus menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama pembangunan nasional.
"Kita harus menghasilkan model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar dan atau terpencil untuk mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mampu mengelola potensi sumber daya alam laut secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan disegani dunia," katanya.
Selain itu, harus berani menghapuskan semua aktivitas yang merusak lingkungan, mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan merugikan negara, baik oleh masyarakat sendiri, terlebih lagi oleh bangsa asing, serta memiliki komitmen bahwa laut harus menyejahterakan rakyat Indonesia, dan komitmen kuat menegakkan kedaulatan di atas laut.
Dia mengatakan, besarnya potensi sumberdaya yang terkandung di wilayah Indonesia tidak akan bermanfaat tanpa didukung pengetahuan untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikannya. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tumpuan agar semua pihak dapat memanfaatkan potensi tersebut. Inovasi teknologi yang dihasilkan para peneliti dan akademisi harus dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang kelautan.
Hingga saat ini, ujar Menteri Susi Indonesia telah memiliki berbagai pusat penelitian dan pengembangan Iptek kelautan diantaranya berada di bawah KKP, Kementerian ESDM, BMKG, BPPT, Lipi dan BIG serta didukung sejumlah kapal riset cukup memadai.
"Meski demikian kita tidak boleh berhenti cukup sampai di sini. Penelitian dan pengembangan Iptek kelautan harus terus dilakukan dan ditingkatkan mengingat luasnya wilayah laut Indonesia. Ini juga perlu didukung instrumen kebijakan riset dan teknologi seperti pendanaan dan program pengembangan SDM Riptek sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang Kelautan," ujarnya.
Menteri berharap ke depan setidaknya dalam kurun lima Kabinet Kerja harus ada sepuluh akademi kelautan dan perikanan baru untuk mencetak sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan yang handal.
Puncak peringatan Hari Nusaniata Provinsi Maluku Maluku, di Langgur yang dihadiri kapolda Maluku Brigjen Pol Murad Ismail, dimanfaatkan Gubernur Said Assagaff untuk menyerahkan puluhan paket bantuan perikanan kepada masyarakat dan kelompok nelayan di Maluku Tenggara yang diterima Bupatinya Andreas Rentanubun.
Begitu pun penyerahan aset dari Bupati Maluku Tenggara Andreas Rentanubun kepada Wali Kota Tual MM Tamher, berupa seluruh aset milik Pemkab Malra yang berada di wilayah pemerintahan Kota Tual.
Sedangkan empat unit aset lain belum bisa diserahkan karena harus dilakukan pembicaraan tingkat lanjut antarpemerintah kedua daerah yakni pendopo Bupati dan gedung serba guna, rumah dinas Wakil Bupati, gedung sanggar kegiatan belajar (SKB) dan gedung LPTQ.
