Kades dan paralegal jadi pilar perdamaian, pembinaan Posbankum diperkuat

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menggelar pembinaan dan pelatihan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Halmahera Timur. Kegiatan yang diikuti seluruh kepala desa (kades) tersebut juga disertai pelatihan paralegal.

Kepala Kanwil Kemenkum Malut Budi Argap Situngkir mengapresiasi sinergi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam mendorong peran strategis Posbankum sebagai wadah akses keadilan yang inklusif bagi masyarakat.

"Posbankum berperan strategis dalam menjaga perdamaian. Melalui kades, paralegal, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, TNI-Polri, dan seluruh pihak, kita bersama mendorong terciptanya perdamaian dari desa," ujarnya dalam keterangan, Sabtu (18/4).

Sementara itu, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub menyampaikan dukungannya terhadap peran Posbankum dalam memberikan layanan hukum inklusif dan akses keadilan bagi masyarakat desa.

Ia mengatakan sebanyak 102 desa di Halmahera Timur telah memiliki Posbankum yang aktif memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat.

"Posbankum merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan," katanya, Rabu (15/4).

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Mia Kusuma Fitriana mengatakan Kanwil Kemenkum Malut terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan hukum oleh Posbankum, organisasi bantuan hukum (OBH), serta peran kepala desa dan paralegal di Halmahera Timur.

Ia menambahkan pihaknya juga mendorong pelatihan paralegal agar terus dioptimalkan dalam mendukung peran Posbankum.

Dalam kegiatan tersebut, Kemenkum Malut menggandeng Yayasan Yustisia Malut untuk memberikan pelatihan kepada para kepala desa dan paralegal, meliputi layanan Posbankum seperti mediasi, konsultasi, literasi, dan advokasi hukum.

Para peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan melalui diskusi dan tanya jawab mengenai peran strategis Posbankum.

"Kami berharap kegiatan pendampingan seperti ini terus dilakukan agar pemahaman dan komitmen dalam mendukung akses keadilan masyarakat desa semakin kuat," ujar perwakilan kepala desa.