Pemprov Maluku kembangkan fitur data spasial dan sistem kendali mutu platform "Lawamena"

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengembangkan fitur data spasial dan sistem kendali mutu (quality control) pada platform Lawamena Satu Data guna memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti di wilayah kepulauan.

“Kami memandang pengembangan fitur data spasial memiliki nilai strategis karena memberikan gambaran pembangunan berbasis kewilayahan secara lebih jelas,” kata Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku Titus F.L. Renwarin di Ambon, Senin.

Ia menyampaikan hal itu dalam kegiatan “Diskusi Pengembangan Fitur Data Spasial dan Quality Control dalam Lawamena Satu Data” yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku bekerja sama dengan program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar).

Menurut Titus, pengembangan platform tersebut menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan pembangunan di Maluku yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dengan masyarakat tersebar di berbagai pulau.

Ia menjelaskan melalui visualisasi peta dalam fitur spasial, pimpinan daerah dapat melihat sebaran program pembangunan, kondisi wilayah, hingga ketersediaan layanan publik secara visual dan real time.

“Melalui visualisasi peta, pimpinan daerah dapat melihat sebaran program, kondisi wilayah, serta ketersediaan layanan publik secara visual dan real-time,” ujarnya.

Selain pengembangan data spasial, Pemprov Maluku juga memperkuat penerapan quality control untuk memastikan validitas, konsistensi, kelengkapan, dan keterbaruan data sebelum ditampilkan pada portal maupun dashboard eksekutif.

Menurut dia, kualitas data menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan di daerah kepulauan.

Provincial Lead SKALA Maluku Odie Seumahu mengatakan data yang akurat sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi keberadaan serta kondisi kelompok rentan agar akses terhadap layanan dasar dapat terpenuhi secara merata.

Ia menilai kondisi geografis Maluku yang terdiri atas pulau-pulau kecil membutuhkan sistem data yang mampu menggambarkan situasi riil di lapangan.

“Data spasial yang akurat akan membantu kita mendorong kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat yang lebih berpihak pada karakteristik khusus Maluku,” katanya.

Odie mencontohkan rasio fasilitas pendidikan di Maluku berbeda dengan di Pulau Jawa. Di Maluku satu sekolah rata-rata hanya menampung sekitar 200 siswa, sedangkan di Jawa dapat mencapai 900 siswa.

Oleh karena itu, menurut dia, pengembangan fitur spasial pada platform Lawamena Satu Data akan membantu pemerintah melihat kebutuhan layanan publik secara lebih detail sesuai karakteristik daerah.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa Gubernur Maluku memberikan perhatian serius terhadap pengembangan aplikasi Lawamena Satu Data dan tertarik menggunakan platform tersebut secara langsung untuk memantau sebaran layanan publik serta kondisi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.

Melalui pengembangan platform tersebut, kata dia, Pemprov Maluku bersama SKALA berharap dapat memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam membangun sistem perencanaan pembangunan berbasis data guna mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Aplikasi Lawamena Satu Data adalah platform integrasi data sektoral Pemerintah Provinsi Maluku yang bertujuan mengatasi fragmentasi data, menyediakan data terpusat yang akurat, serta mempermudah layanan publik.

Sebagai implementasi kebijakan Satu Data Indonesia, kata dia, platform ini melayani publikasi dataset, infografis, dan regulasi resmi Maluku secara terintegrasi.