Imigrasi Maluku awasi PSN Blok Masela antisipasi masuknya TKA ilegal

Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku mulai menyiapkan langkah pengawasan keimigrasian menjelang operasional proyek strategis nasional (PSN) Blok Masela guna mengantisipasi masuknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal hingga penyalahgunaan izin tinggal.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Abduraab Ely di Ambon, Selasa, mengatakan Imigrasi Maluku berkomitmen mendukung investasi dan pembangunan PSN, namun seluruh WNA yang masuk harus memiliki izin tinggal sesuai dengan aktivitas kerjanya di Indonesia.

“Imigrasi berkomitmen selama WNA masuk dengan izin tinggal yang sesuai maka kami persilakan. Tetapi kalau tidak sesuai dengan izin tinggalnya, pasti kami tegakkan aturan,” ujarnya.

Sebagai bentuk penegakan hukum, kata dia, pihaknya sebelumnya telah mendeportasi 11 warga negara asal China karena terbukti menggunakan izin tinggal yang tidak sesuai dengan aktivitas pekerjaan mereka.

Menurut dia, salah satu bentuk persiapan pemerintah pusat dalam mendukung pengawasan PSN, yakni rencana pembentukan dua kantor Imigrasi baru di sekitar wilayah PSN agar pengawasan terhadap pergerakan WNA dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

“Kehadiran kantor Imigrasi di wilayah sekitar PSN nantinya bukan hanya untuk pelayanan dokumen, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing,” katanya.

Selain itu, Imigrasi Maluku juga memperkuat koordinasi lintas sektor melalui tim pengawasan orang asing (Timpora) bersama pemerintah daerah, aparat keamanan dan instansi terkait guna memetakan potensi masuknya tenaga kerja asing ke wilayah Maluku.

Ia menjelaskan pengawasan dilakukan mulai dari pemeriksaan dokumen perjalanan, kesesuaian visa dan izin tinggal, hingga pemantauan lokasi kerja dan aktivitas WNA di lapangan.

PSN Blok Masela merupakan proyek pengembangan Lapangan Gas Abadi di Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, dengan nilai investasi lebih dari 20,9 miliar dolar AS dan ditargetkan mulai berproduksi pada 2029.

Proyek yang dikelola konsorsium Inpex Masela Ltd, PT Pertamina Hulu Energi Masela dan Petronas itu diproyeksikan memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun dan menjadi salah satu proyek energi terbesar di Indonesia.

Oleh sebab itu, kata dia, kesiapan pengawasan keimigrasian menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran investasi sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban menjelang operasional proyek tersebut.

“Jangan sampai nanti banyak tenaga kerja asing masuk tetapi pengawasannya lemah. Karena itu kami siapkan dari sekarang agar ketika proyek berjalan seluruh aktivitas orang asing tetap sesuai aturan keimigrasian,” katanya.