Pemprov Maluku optimalkan BPVP cetak tenaga kerja berdaya saing

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku memaksimalkan peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) sebagai pusat peningkatan keterampilan tenaga kerja guna mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki daya saing tinggi di pasar kerja.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Maluku M. Rizal Latuconsina di Ambon, Selasa, mengatakan keberadaan BPVP menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan di Maluku, sekaligus langkah strategis untuk menekan angka pengangguran secara optimal.

“Pemerintah Provinsi Maluku dalam berbagai kegiatan berfokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi. Ini penting untuk mengoptimalkan potensi para pencari kerja sehingga ikut meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah,” katanya

Menurut dia, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan pelatihan vokasi melalui BPVP agar para pencari kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar dunia industri.

Ia mengakui selama ini masih terdapat persoalan link and match antara tenaga kerja yang dilatih dengan kebutuhan pasar kerja di lapangan.

“Masalah lainnya adalah kurangnya link and match bahwa tenaga kerja yang kita didik ternyata tidak berbanding lurus dengan kebutuhan pasar kerja. Karena itu gubernur mengarahkan agar diciptakan suatu ekosistem ketenagakerjaan yang baik di Maluku untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.

Rizal menjelaskan Pemprov Maluku juga membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan kontraktor minyak dan gas, guna menghadirkan pelatihan bersertifikasi internasional bagi peserta pelatihan di BPVP.

“Kami menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti kontraktor migas yang juga memiliki sertifikasi pelatihan internasional, sehingga kualitas tenaga kerja kita bisa memenuhi kebutuhan industri,” katanya.

Ia mengajak generasi muda di Maluku memanfaatkan fasilitas dan program pelatihan di BPVP secara maksimal karena lembaga tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat melalui APBN untuk menciptakan tenaga kerja siap pakai.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maluku pada Februari 2026 turun menjadi 5,80 persen atau lebih rendah 0,15 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia mengatakan penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di daerah itu.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Maluku optimalkan BPVP cetak tenaga kerja berdaya saing