Pemkot Ambon evaluasi pengembang perumahan yang longsor di Lateri

Ambon (ANTARA) -

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, mengevaluasi pembangunan yang dilakukan pihak pengembang perumahan pasca-bencana longsor di kawasan BTN Lateri 2, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala.

“Peristiwa longsor di kawasan Lateri menjadi perhatian serius pemerintah daerah, termasuk soal tanggung jawab pihak pengembang yang dinilai tidak membangun retaining wall atau tembok penahan tanah. Ini menjadi catatan bagi pemkot dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan pihak pengembang,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ambon Robby Sapulette, di Ambon, Jumat.

Evaluasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) yang digelar di Ruang ULA Balai Kota Ambon, usai keluhan warga terkait potensi longsor susulan saat cuaca ekstrem.

Robby meminta warga bersabar di tengah keterbatasan fiskal daerah untuk melakukan perbaikan dan penanganan jangka panjang pasca-longsor di daerah itu.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandia Kota Ambon Ronald H. Lekransy sebagai moderator bersama pimpinan OPD terkait untuk menanggapi aspirasi masyarakat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon Frits Tatipikalawan menjelaskan penanganan darurat telah dilakukan sejak kejadian longsor dengan peninjauan langsung oleh Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta.

“Saat peninjauan Wakil Wali Kota menginstruksikan tindakan secepatnya dan yang dilakukan oleh BPBD adalah memberikan bantuan terpal untuk menahan tanah agar air tidak membawa sedimentasi dari atas, sebab rumah warga sangat dekat dengan lokasi longsoran,” ujarnya.

Selain pemasangan terpal, BPBD bersama Dinas PUPR Kota Ambon juga telah melakukan pembersihan material longsor secara manual di lokasi terdampak.

Frits mengatakan untuk penanganan jangka panjang diperlukan pembangunan talud penahan tanah guna mencegah longsor susulan.

“Dari Dinas PUPR telah menghitung luasan dan biayanya, namun kebijakan ini harus diputuskan oleh pimpinan daerah karena menyangkut ketersediaan anggaran,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kota Ambon Melianus Latuihamallo menyebut pembangunan talud penahan tanah dengan tinggi enam meter dan panjang 25 meter diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp279 juta.

Sebelumnya, pada 29 April 2026 Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta turun langsung meninjau lokasi longsor di kawasan Lateri guna memastikan penanganan berjalan cepat dan kebutuhan warga terdampak dapat segera dipenuhi.