DPRD : Pembangunan dermaga feri Tiakur harus dilanjutkan

Ambon (ANTARA) -
Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw meminta pemerintah untuk melanjutkan kembali pembangunan dermaga feri di Tiakur, Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang terhenti akibat persoalan pembebasan lahan.

"Pembangunan pelabuhan feri ini sempat dihentikan akibat munculnya komplain dari Kim Markus selaku pemilik lahan," kata Richard dalam rapat kerja dengan mitra terkait di Ambon, Rabu.

Menurut dia, saat ini pemilik lahan sudah mempersilahkan pemerintah untuk kembali melanjutkan pembangunan pelabuhan feri di Tiakur asalkan membayar ganti rugi lahan sebesar Rp1,5 miliar.

"Kami juga sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh ahli waris. Namun,  DPRD mendorong instansi terkait untuk melanjutkan pembangunan pelabuhan tersebut karena beberapa tahapan pengerjaannya sudah dilakukan," tandas Richard.

Sementara ini disiapkan proses tahap ketiga. Namun, pada tahap ini ada salah satu warga bernama Kim Markus menghalangi pembangunan dengan meminta ganti rugi lahan sebesar Rp 1,5 miliar.

Permintaan ganti rugi lahan sebesar Rp 1,5 miliar yang disampaikan pemilik lahan cukup besar. Tetapi, Komisi III DPRDMaluku tidak mengetahui tentang lahan dimaksud sebab itu merupakan kewenangan Pemkab MBD. 

Sebelum proses pekerjaan tahap pertama dan kedua hingga tahapan ketiga, Pemkab MBD sudah melakukan pendekatan dengan pemilik lahan sesuai hasil musyawarah di desa.

Mereka melakukan pendekatan melalui musyawarah di desa dan menghibahkan lokasi tersebut ke Pemkab MBD untuk dibangun pelabuhan agar bisa dilayari kapal feri di seluruh wilayah kabupaten.

Dia mengaku, pembangunan pelabuhan feri Tiakur itu prosesnya cukup rumit, akibat Kim Markus Cs menghalangi proses pembangunan dan negosiasi terus dilakukan dan belum ditemukan titik terang.

Tetapi di sisi lainnya, pembangunan pelabuhan feri di Tiakur itu harus tetap dilanjutkan karena berkaitan dengan kebutuhan dasar orang banyak. 

Sehingga dia menyarankan Pemkab MBD harus melibatkan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri setempat agar pembangunan pelabuhan dapat diselesaikan secara baik, sesuai rencana yang sudah ditetapkan.