Kementerian Pertanian pada tahun ini akan segera merealisasikan pemberian bantuan peralatan pertanian kepada petani di Provinsi Maluku guna meningkatkan produksi hasil pertanian.
"Bantuan mesin pertanian yang akan disalurkan berupa 96 unit mesin pompa, 104 unit traktor roda dua, 220 unit hanspreir, dan 22 motor roda tiga," kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan yang dihubungi dari Ambon, Sabtu.
Komisi II DPRD Maluku saat ini sedang melakukan agenda penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat di Jakarta, termasuk menemui Kementerian Pertanian.
"Selain mesin pertanian, ada juga rancangan pengembangan dan persiapan lahan Food Estate tahun 2022 di Kabupaten Buru seluas 2.000 hektar," jelas Ruslan.
Baca juga: Distan harapkan petani perempuan dukung ekonomi Malut
Ia menjelaskan, Food Estate merupakan salah satu konsep penumbuhan lumbung pangan sehingga tetap menjaga ketahanan pangan di Maluku.
"Dalam pertemuan ini, komisi menyampaikan masalah Roadmap Food Estate Provinsi Maluku, pembangunan sarana prasarana penunjang kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Savana Jaya Waeapo Kabupaten Buru, serta penyediaan alat dan mesin pertanian bagi petani di Maluku," ujarnya.
Untuk penyampaian aspirasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada sejumlah persoalan yang disampaikan, seperti perlunya evaluasi keberadaan UPT KLHK di Maluku
Sebab sebagian besar anggaran terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Maluku dianggarkan pada DIPA masing-masing UPT KLHK.
Agar kebijakan pengalokasian anggaran melalui APBN dapat disesuaikan dengan beban urusan yang menjadi kewenangan provinsi bukan difokuskan pada pembiayaan UPT KLHK.
"Pemerintan provinsi perlu diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, pada setiap segmen kegiatan perizinan usaha di bidang kehutanan, termasuk perizinan yang diterbitkan oleh Menteri LHK," kata Ruslan.
Baca juga: Petani di Kepulauan Aru minta pasokan pupuk bersubsidi ditambah, perhatikan pertanian Maluku
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022
"Bantuan mesin pertanian yang akan disalurkan berupa 96 unit mesin pompa, 104 unit traktor roda dua, 220 unit hanspreir, dan 22 motor roda tiga," kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan yang dihubungi dari Ambon, Sabtu.
Komisi II DPRD Maluku saat ini sedang melakukan agenda penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat di Jakarta, termasuk menemui Kementerian Pertanian.
"Selain mesin pertanian, ada juga rancangan pengembangan dan persiapan lahan Food Estate tahun 2022 di Kabupaten Buru seluas 2.000 hektar," jelas Ruslan.
Baca juga: Distan harapkan petani perempuan dukung ekonomi Malut
Ia menjelaskan, Food Estate merupakan salah satu konsep penumbuhan lumbung pangan sehingga tetap menjaga ketahanan pangan di Maluku.
"Dalam pertemuan ini, komisi menyampaikan masalah Roadmap Food Estate Provinsi Maluku, pembangunan sarana prasarana penunjang kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Savana Jaya Waeapo Kabupaten Buru, serta penyediaan alat dan mesin pertanian bagi petani di Maluku," ujarnya.
Untuk penyampaian aspirasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada sejumlah persoalan yang disampaikan, seperti perlunya evaluasi keberadaan UPT KLHK di Maluku
Sebab sebagian besar anggaran terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Maluku dianggarkan pada DIPA masing-masing UPT KLHK.
Agar kebijakan pengalokasian anggaran melalui APBN dapat disesuaikan dengan beban urusan yang menjadi kewenangan provinsi bukan difokuskan pada pembiayaan UPT KLHK.
"Pemerintan provinsi perlu diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan, pada setiap segmen kegiatan perizinan usaha di bidang kehutanan, termasuk perizinan yang diterbitkan oleh Menteri LHK," kata Ruslan.
Baca juga: Petani di Kepulauan Aru minta pasokan pupuk bersubsidi ditambah, perhatikan pertanian Maluku
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2022