Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku Utara (Malut) intensif lakukan pengawasan dan penertiban pada armada angkutan penyeberangan Fery yang melayani arus penumpang dan barang di daerah Malut.

"Pengawasan ini dilakukan, karena di Malut terdapat 805 pulau dan sebagian besar pulau berpenghuni, sedangkan akses masih terputus, dengan kehadiran Fery dan kapal tol laut dapat berikan motivasi bagi pelaku ekonomi untuk bersaing yang sehat dapat terlayani," kata Kadis Perhubungan Proviñsi Malut, Imran Yakub dihubungi, Selasa.

Ia mengatakan, dalam mendukung pelayanan dan pengawasan aktivitas kapal Ferr, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan dan mendapat perhatian pemerintah pusat terhadap kepentingan daerah cukup besar.

Sebab, kata Imran, ada beberapa daerah terpencil yang sampai saat ini belum tersedianya dermaga sehingga mengalami kesulitan bagi kapal-kapal yang menyinggahi pelabuhan terutama kapal tol laut yang melayani arus penumpang dan barang terpaksa harus berlabuh.

Sedangkan Pemerintah pusat sesuai dengan program sangat mendukung pembangunan dermaga di setiap daerah, asalkan pemerintah daerah dapat menyediakan lahan untuk dibangun dermaga, sehingga dapat memudahkan alur masuk/keluar kapal, guna mendukung kelancaran arus penumpang dan barang.

Baca juga: Dishub Malut imbau waspadai cuaca ekstrem di musim pancaroba


Menurut Imran, dari hasil silaturahmi dengan Kementerian Perhubungan telah dilaporkan ke Plt Gubernur Malut Al Yasin Ali, sehingga dalam waktu dekat segera melakukan koordinasi dengan beberapa pemda kabupaten/kota di Malut.

Selain itu, menurut Imran, masih terdapat pemilik kapal motor yang melayani antar pulau sering lalai, dimana alat keselamatan penumpang berupa pelampung yang di sediakan tidak sesuai dengan jumlah kapasitas penumpang.

Hal ini sering terjadi, dimana pengendara motor angkut penumpang sudah melebihi kapasitas sehingga tidak terkontrol lagi, seperti kejadian pelayaran dari Ternate menuju Makian seorang penumpang yang jatuh ke laut tanpa sepengetahuan motoris.

Untuk itu, dalam waktu dekat ini direncanakan akan datangkan kapal cepat khusus untuk melayani para PNS dari Ternate menuju Sofifi PP, bagi PNS yang tidak menggunakan pakaian dinas tidak diizinkan untuk naik.

Imran menambahkan, PNS wajib berdomisili di Sofifi, meskipun fasilitas perumahan dinas yang disediakan pemerintah daerah belum secara keseluruhan dapat menampung.

Sedangkan sebagian besar PNS masih berada di Ternate dan Tidore, sehingga perlu disediakan kapal cepat guna mendukung masuk kerja PNS tepat waktunya.

Untuk sementara ini masih menunggu pengurusan administrasi dokumen kapal , bila selesai dalam waktu dekat kapal cepat sudah dapat melayani para PNS.


Baca juga: Dishub Malut tertibkan mobil penumpang trans Sofifi
 

Pewarta: Abdul Fatah

Editor : Moh Ponting


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024