Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) membantu masyarakat Teon Nila Serua (TNS), Kabupaten Maluku Ten gah, Maluku untuk menerapkan ekonomi berbasis kelautan di daerahnya.
"Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di dalam pengembangan ekonomi biru, kami melakukan program konservasi berbasis masyarakat dengan mengedepankan peran warga lokal, kaum perempuan, dan generasi muda," kata Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman di Ambon, Maluku, Selasa.
Pelibatan masyarakat dilakukan melalui pengembangan model pembiayaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi perairan, fasilitasi hak pemanfaatan wilayah perikanan untuk perikanan skala kecil di kawasan konservasi perairan dan fasilitasi pengembangan unit pengelolaan kawasan konservasi perairan.
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam konservasi laut berbasis masyarakat untuk penerapan ekonomi biru ini yaitu terkait hak asasi manusia, gender, lingkungan, serta jaminan sosial, dan peningkatan akses masyarakat lokal terhadap modal, pasar, maupun kapasitas teknis untuk penghidupan berkelanjutan.
"Melalui program ini, pengelolaan perikanan secara lestari akan ditingkatkan dengan pelibatan masyarakat, mulai dari pengumpulan data, perencanaan, hingga proses implementasinya," kata dia.
Selain itu, pengembangan kawasan konservasi laut juga dapat melindungi pengelolaan perikanan dan menjamin perlindungan kawasan-kawasan penting bagi masyarakat.
"Sebagai salah satu mitra pemerintah, YKAN melalui Program Kelautan akan mendampingi penguatan pengelolaan kawasan konservasi yang terintegrasi di perairan wilayah Teon Nila Serua. Artinya, kami tidak hanya menargetkan aspek keberlangsungan lingkungan, melainkan juga aspek kehidupan dan masyarakat pesisir di sekitarnya, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya kelautan," sebutnya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkomitmen mewujudkan implementasi dan penerapan ekonomi biru untuk menghadirkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.
Ekonomi biru sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Maluku, yakni pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Maluku sebagai provinsi kepulauan, memiliki luas laut 92,4 persen dan kondisi laut luas yang mengandung potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memandang ekonomi biru sebagai acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan dan kemakmuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya.
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2024