Kasie Penkum dan Humas Kejati Maluku, Sammy Sapulette mengakui jaksa masih melakukan proses penyelidikan terhadap laporan kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon.
"Sejauh ini perkaranya masih dalam tahap penyelidikan jaksa," kata Sammy Sapulette di Ambon, Selasa.
Sejak akhir Oktober 2018 lalu, Kejati Maluku telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak dan melakukan permintaan keterangan terkait dengan laporan tersebut.
Menurut Sammy, saat itu ada empat orang yang dimintai keterangan oleh penyidik Kejati diantaranya termasuk mantan Ketua DPRD Kabupaten MTB (Kepulauan Tanimbar)
Simson Lobloby.
Permintaan keterangan terhadap Lobloby juga disertai penyerahan sejumlah dokumen penting.
Sedangkan tiga orang yang baru dimintai keterangan pada Rabu, (24/10) berasal dari dinas/instansi terkait yang berkaitan dengan masalah penyaluran beras sejahtera tahun 2017 atau sekarang disebut bantuan pangan non tunai (BPNT).
Selain itu, ada juga pegawai dari bagian keuangan Pemkab MTB yang dimintai keterangan oleh jaksa penyidiBupati KKT Petrus Fatlolon dilaporkan lima anggota DPRD kabupaten setempat ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung RI atas belasan kasus dugaan korupsi.
Laporan anggota legislatif ini juga disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Kemudian berdasarkan laporan dimaksud, Kejagung RI merekomendasikan Kejati Maluku untuk melakukan proses penyelidikan teradap beberapa kasus, diantaranya kasus beras prasejahtera tahun 2017 sekitar 40 ton yang diduga tidak sampai ke tangan kelompok masarakat penerima rastra.
Kasus dugaan korupsi lainnya yang dilaporkan legislatif adalah dugaan pembengkakan anggaran operasional bupati sebesar 300 persen, yakni dari Rp3 miliar menjadi Rp10 miliar.
Ada laporan dari anggota DPRD KKT terhadap Bupati Petrus Fatlolon ke Kejati Maluku dan sekarang sementara dilidik dan ada pendalaman.
Tidak harmonisnya kalangan eksekutif dan legislatif di Kabupaten KKT sudah terlihat sejak pertengahan Januari 2018 lalu dimana Bupati sempat melaporkan anggota DPRD setempat, Sony Ratisa (PKPI) ke Polres MTB dengan tuduhan fitnah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Sejauh ini perkaranya masih dalam tahap penyelidikan jaksa," kata Sammy Sapulette di Ambon, Selasa.
Sejak akhir Oktober 2018 lalu, Kejati Maluku telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak dan melakukan permintaan keterangan terkait dengan laporan tersebut.
Menurut Sammy, saat itu ada empat orang yang dimintai keterangan oleh penyidik Kejati diantaranya termasuk mantan Ketua DPRD Kabupaten MTB (Kepulauan Tanimbar)
Simson Lobloby.
Permintaan keterangan terhadap Lobloby juga disertai penyerahan sejumlah dokumen penting.
Sedangkan tiga orang yang baru dimintai keterangan pada Rabu, (24/10) berasal dari dinas/instansi terkait yang berkaitan dengan masalah penyaluran beras sejahtera tahun 2017 atau sekarang disebut bantuan pangan non tunai (BPNT).
Selain itu, ada juga pegawai dari bagian keuangan Pemkab MTB yang dimintai keterangan oleh jaksa penyidiBupati KKT Petrus Fatlolon dilaporkan lima anggota DPRD kabupaten setempat ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung RI atas belasan kasus dugaan korupsi.
Laporan anggota legislatif ini juga disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Kemudian berdasarkan laporan dimaksud, Kejagung RI merekomendasikan Kejati Maluku untuk melakukan proses penyelidikan teradap beberapa kasus, diantaranya kasus beras prasejahtera tahun 2017 sekitar 40 ton yang diduga tidak sampai ke tangan kelompok masarakat penerima rastra.
Kasus dugaan korupsi lainnya yang dilaporkan legislatif adalah dugaan pembengkakan anggaran operasional bupati sebesar 300 persen, yakni dari Rp3 miliar menjadi Rp10 miliar.
Ada laporan dari anggota DPRD KKT terhadap Bupati Petrus Fatlolon ke Kejati Maluku dan sekarang sementara dilidik dan ada pendalaman.
Tidak harmonisnya kalangan eksekutif dan legislatif di Kabupaten KKT sudah terlihat sejak pertengahan Januari 2018 lalu dimana Bupati sempat melaporkan anggota DPRD setempat, Sony Ratisa (PKPI) ke Polres MTB dengan tuduhan fitnah.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019