Ambon (Antara Maluku) - Masyarakat kurang mampu di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan selama tahun 2011 tidak pernah menikmati fasilitas jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang disiapkan pemerintah provinsi.
"Bagaimana masyarakat di dua kabupaten ini bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis lewat fasilitas Jamkesda kalau sosialisasinya saja tidak pernah dilakukan sehingga aksesnya tidak bisa dijangkau," kata Sekretaris komisi D DPRD Maluku, Melky Sairdekot di Ambon, Kamis.
Kondisi ini diketahui pasti setelah komisi yang membidangi masalah kesehatan, pendidikan dan koperasi ini melakukan kunjungan pengawasan di dua kabupaten tersebut, temasuk realisasi program jamkesda yang dananya disiapkan Pemprov dalam tahun anggaran 2011 senilai Rp5 miliar.
Menurut Melky, saat melakukan pengawasan pelaksanaan proyek APBD provinsi 2011 di Kabupaten Buru dan Bursel, komisi menemukan program jamkesda tidak terelasisasi secara baik karena akses masyarakat terhadap informasi program tersebut tidak sampai, sehingga mereka tidak menikamti program Jamkesda.
Padahal syarat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program Jamkesda tidak sulit, sehingga komisi sangat menyayangkan program ini tidak dapat direalisasi dengan baik.
Persyaratannya tidak terlalu berat seperti surat rujukan dari Puskesmas dan surat keterangan tidak mampu padahal kita sama-sama tahu bahwa pemerintah provinisi telah menyediakan anggaran sebesar Rp5 Miliar dalam APBD 2011 untuk jamkesda.
"Makanya sangat disayangkan jika program seperti ini tidak dapat diakses dalam bentuk pelayanan rujukan padahal anggarannya sudah tersedia," tandas Melky.
Dalam waktu dekat ini, DPRD akan memanggil Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk menjelaskan kendala apa yang menyebabkan masyarakat yang tergolong kurang mampu di Kabupaten Buru dan Buru Selatan tidak dapat mengakses program jamkesda 2011.
"Bila agenda pengawasan ini sudah selesai, komisi akan memanggil Dinas Kesehatan Maluku bersama tim pengelola Jamkesda untuk menanyakan masalah tersebut, apakah itu kurang disosialisasi atau ada kendala lainnya, termasuk intensitas berkomunikasi antara tim dan Dinkes provinsi dengan kabupaten/kota," katanya.
Masyarakat di Buru Tidak Nikmati Jamkesda
Jumat, 13 April 2012 11:44 WIB