70Th RI - Pengamat: Kebijakan Jokowi Bangun Maritim Harus Didukung

Ternate, 18/8 (Antara Maluku) - Pengamat kelautan dan perikanan dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Mahmud Hasan mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprioritaskan pembangunan sektor maritim harus didukung penuh oleh semua pihak.

"Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas laut, jadi sangatlah keliru kalau kita semua tidak mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk memprioritaskan pembangunan sektor maritim," katanya di Ternate, Selasa, menanggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi pekan lalu.

Menurut dia, sektor maritim menjanjikan banyak peluang bagi kemajuan ekonomi bangsa Indonesia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di antaranya pemanfaatan potensi perikanan, jasa transportasi laut, kepelabuhanan, galangan kapal dan pariwisata.

Selain itu, sektor maritim juga akan menjadi sarana bagi pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya dalam upaya mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil serta dapat menguatkan eksistensi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Semua itu bisa kita wujudkan jika komponen di bangsa ini, baik yang ada di pemerintahan, legislatif, kalangan dunia usaha maupun masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya memiliki komitmen dan visi yang sama untuk membangun sektor maritim sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing," katanya.

Ia mengatakan, kebijakan Presiden Jokowi untuk memprioritaskan pembangunan sektor maritim jelas merupakan angin segar bagi Provinsi Maluku Utara, karena potensi sektor maritimnya sangat besar, terutama dari segi produksi perikanan dan pariwisata.

Tetapi, menurut dia, jika pemerintah daerah dan masyarakat setempat tidak mampu memanfaatkan peluang itu, maka dapat dipastikan tidak akan memberi hasil signifikan dalam memajukan sektor maritim di daerah ini.

Mahmud Hasan menambahkan, untuk bisa memanfaatkan peluang dari kebijakan pembangunan sektor maritim tersebut, tidak ada jalan lain bagi Maluku Utara kecuali mampu melakukan sinergi dengan pemerintah pusat dalam pengalokasian anggaran dari APBN untuk sektor maritim di provinsi itu.

"Semua program pembangunan di daerah harus sejalan dengan program dari pemerintah pusat," kata dia.