Prasarana Sumberdaya Air Jadi Agenda Pembangunan Nasional

Ambon, 17/9 (Antara Maluku) - Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengatakan prasarana sumberdaya air merupakan salah satu agenda pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur.

"Saya yakin bahwa pertemuan konsultasi operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air yang telah berakhir ini menghasilkan berbagai hal positif yang konstruktif untuk keberlanjutan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang lebih baik dan berkualitas," kata Zeth Sahuburua di Ambon, Rabu.

Penegasan Wagub Maluku ini disampaikan saat menutup pertemuan konsultasi nasional operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dalam mendukung pencapaian kedaulatan pangan.

Menurut dia, pertemuan konsultasi ini telah merumuskan berbagai kesepakatan bersama, salah satunya adalah komitmen pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaannya dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur yang diamanatkan dalam RPJMN 2015 antara lain mewujudkan peningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan sumberdaya air, baik untuk pemenuhan air, sanitasi dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan ketahanan pangan.

Sumber daya air menjadi salah satu sub urusan pemerintahan yang bersifat wajib, yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga harus menjadi prioritas kegiatan pembangunan daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan, mulai dari aspek penataan kelembagaan, perencanaan pembangunan daerah, maupun penganggarannya.

"Dalam penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan perlu dilakukan penyelarasan penyelenggaraan pemerintahan terkait sumber daya air sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD provinsi dan kabupaten/kota agar terhindar dari terjadinya inkonsistensi program kegiatan, target, dan anggarannya," tandasnya.

Wagub juga mengimbau agar hasil pertemuan ini dapat diterapkan dalam perencanaan program/kegiatan dan penganggarannya untuk keberlanjutan layanan sumber daya air guna menunjang ketahanan air dan kedaulatan pangan.

"Kita juga menitipkan harapan kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait agar dapat meningkatkan pembinaan teknis baik melalui fasilitas, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, termasuk dukungan anggaran pembinaannya sesuai kewenangan, kebijakan, dan peraturan yang berlaku," ujar Wagub.

Pertemuan ini menghsilkan belasan rekomendasi tentang isu strategis serta memberikan solusi penanganan masalah untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Misalnya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air daerah adalah kebijakan terkait kesesuaian jumlah petugas operasi dan pemeliharaan terhadap luas wilayah kerja belum terimplementasikan sepenuhnya, kewenangan pengelolaan irigasi proyek pemerintah dibatasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

sedangkan di tingkat tersier, pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat petani, akibatnya tingkat layanan air irigasi tidak maksimal serta pelaksanaan operasi pemeliharaan masih difokuskan pada irigasi sehingga operasi dan pemeliharaan prasarana sungai kurang mendapat perhatian.

Berbagai upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah standar pelayanan minimal terkait irigasi perlu mencantumkan kesesuaian rasio antara jumlah petugas operasi dan pemeliharaan dengan luas wilayah kerja sebagai salah satu indikator kinerja utama.

Kemudian regulasi yang terkait dengan pembiayaan perlu memperhatikan pembagian kewenangan perawatan irigasi agar tidak terjadi ketimpangan antara kewenangan pemerintah, pemda dan petani.

Selain untuk rawat dan operasi dan pemeliharaan irigasi, pemerintah perlu mengalokasikan dana operasi dan pemeliharaan sungai, danau, dan pantau secara profesional.

Isu strategis lainnya yang terkait dengan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota adalah ketersediaan pengaman pantai masih kurang karena mahalnya biaya konstruksi dan pemeliharaan serta kurangnya dana yang tersedia.

Sehingga berbagai upaya yang perlu dilakukan adalah menjadikan kegiatan pengelolaan bangunan pengaman pantai sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah agar terbangun suatu komitmen dalam penyediaan anggarannya.