Menteri BUMN Dukung Pengembangan PNM di Maluku

Ambon, 23/2 (Antara) - Menteri BUMN Rini M. Soemarno mendukung pengembangan program Permodalan Nasional Madani (PNM) di Provinsi Maluku, guna menelorkan wirausaha mikro yang tangguh dan mandiri.

"Saya memberikan dukungan kepada manajemen PT PNM sebagai perusahaan milik negara untuk mengembangkan program guna mencetak wirausaha-wirausaha mikro, kecil dan menengah di daerah ini," kata Menteri Rini, di Ambon, Selasa.

Menteri BUMN yang berada di Ambon untuk meninjau nasabah binaan ULaMM PNM di Maluku, sekaligus meresmikan kantor PNM Cabang Ambon sebagai koordinator wilayah Provinsi Maluku.

Menteri Rini yang didampingi Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dan jajaran Deputi Kementerian BUMN menyatakan PNM perlu diarahkan agar bisa membina wirausaha yang belum dapat berakses ke perbankan.

"Ada empat bank milik BUMN yakni Bank Mandiri, BRI, BNI dan Bank Tabungan Negara (BTN), tetapi terkadang bank-bank ini tidak bisa menerima wirausaha kecil yang berada di pedesaan maupun perkotaan, sehingga dibutuhkan banyak bimbingan," katanya.

Menteri Rini memberikan apresiasi kepada Direktur Utama PT PNM Persero, Parman Nataatmadja bersama jajaran direksi karena berdedikasi untuk mengembangkan program inovatif sekaligus menampung wirausaha baru berkembang dan membina mereka sehingga sukses mengembangkan produk-produk berdaya saing di pasaran.

Wirausaha-wirausaha yang dibina PNM, kata Menteri harus "naik kelas".

Para pengusaha yang bergelut di berbagai usaha kecil, lanjutnya, ke depan harus menjadi nasabah empat bank milik BUMN dan PNM bisa melakukan pembinaan dan bimbingan kepada usaha kecil, mikro dan menengah (UKM) yang baru bertumbuh.

"Saya harapkan UKM binaan PNM di Maluku yang saat ini berjumlah sebanyak 100 nasabah, dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun ke depan sudah harus naik kelas, termasuk memiliki tempat tinggal sendiri dan tanah untuk usaha. Saya kira itu harus menjadi target utama," tandasnya.

Dia menyadari pada sejumlah daerah di Indonesia kesejahteraan masyarakatnya masih belum merata. Karena itu program Kementerian BUMN diarahkan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia.

"Program Presiden Joko Widodo mengenai Nawacita itu jelas-jelas harus mensejahterakan rakyat," katanya.

Dia menjelaskan, program pemerintah Pusat dibagi dua yakni pembiayaan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat melalui APBN.

BUMN, kata dia, tidak terlepas dari hitungan komersial karena pendanaannya lebih banyak diperoleh dari komersial pinjaman.

Sedangkan PNM Persero keberadaan masih baru dan perlu didorong untuk pengembangan kewirausahaan.

"Modal awal PNM hanya Rp300 miliar, tetapi kita suntik tambahan Rp1 triliun, sehingga modal sekarang Rp1,3 triliun," ungkapnya.

Dengan modal Rp1,3 triliun itu, lanjut Menteri, tidak ada alasan bagi lembaga keuangan non-bank tersebut untuk mengembangkan sayapnya di daerah.

"Ada permintaan dari Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua supaya di 11 kabupaten/kota di daerah ini, perlu mengembangkan wirausaha-wirausaha kecil, sehingga tidak ada alasan untuk tidak dilakukan, karena modal cukup tersedia," katanya.

Fungsi PNM, tambah dia, untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Karena itu, para nasabah diminta manfaatkan program-program pelatihan PNM, sehingga berkembang menjadi pengusaha-pengusaha menengah yang tangguh.

"Maluku menjadi titik perhatian saat ini mengingat tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Karena itu, kementerian BUMN ingin bersinergi untuk meningkatkan pembangunan. Insyah Allah, kami terus mendorong pembangunan di daerah ini melalui BUMN-BUMN yang ada," ujarnya.