Bekraf Ingin Kerja Cepat di Indonesia Timur

Ambon, 3/3 (Antara Maluku) - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ingin bekerja lebih cepat di wilayah Indonesia Timur guna mengubah paradigma pembangunan hanya terpusat di pulau Jawa dan sekitarnya.

"Kami sedang melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah tingkat I di seluruh Indonesia, dimulai dari wilayah timur," kata Wakil Kepala Bekraf Ricky J. Pesik dalam siaran persnya yang diterima Antara di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan, kegiatan sosialisasi itu berupa Rapat Koordinasi Rencana Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, yang diselenggarakan di Kota Ambon selama tiga hari, 29 Februari-2 Maret 2016.

Rakor tersebut dihadiri oleh antara lain anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Maluku Prof. John Pieris, Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Ekonomi Lutfi Rumbia, tokoh masyarakat, serta para pelaku ekonomi kreatif dan akademisi.

Terkait kelembagaan, kata Ricky, Bekraf baru menemui 13 provinsi yang memiliki nomenklatur ekonomi kreatif, dan karena itu sosialisasi sangat penting dilakukan.

Menurut dia, pencapaian target RPJMN 2015-2019 bidang ekonomi kreatif, di antaranya PDB, tenaga kerja, kontribusi ekspor dan lain-lain, akan lebih maksimal bila Bekraf dapat bersinergi dengan pemerintah daerah.

Usaha di bidang ekonomi kreatif membutuhkan adaptasi pada teknologi, seperti misalnya Gojek dan Bukalapak yang nilai valuasinya mencapai trilyunan per tahun.

"Pengusaha jasa transportasi terbesar di dunia seperti Uber tidak memiliki kendaraan. Bahkan pengusaha jasa hotel terbesar di dunia seperti AirBnb tidak memiliki hotel. Mereka beradaptasi dengan teknologi," katanya.

Prof. John Pieris dalam sambutannya mengatakan ekonomi kreatif adalah sektor baru di era pemerintahan Joko Widodo, dan ini peluang bagi daerah untuk senantiasa memanfaatkan setiap upaya meningkatkan ekonomi daerah.

Bekraf, kata dia, perlu bersinergi dengan lembaga yang sudah hadir seperti KADIN, perbankan dengan program KUR, koperasi dan UMKM.

"Bukan tidak mungkin, nantinya Bekraf membentuk struktur di tingkat provinsi atas hasil sinergi tadi," katanya.

John merujuk banyaknya kapal pesiar yang masuk ke Ambon dan wisatawan asing yang dibawanya mengunjungi gereja-gereja tua peninggalan era Portugis.

"Ini perlu dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan subsidi bidang pariwisata dan sektor ekonomi kreatif lainnya untuk mendongkrak potensi ekonomi daerah," katanya.

Dalam sosialisasi, Bekraf ingin mendorong pembentukan nomenklatur ekonomi kreatif di tingkat pemerintah provinsi, mendorong peningkatan pendanaan daerah terhadap program ekonomi kreatif, dan mendorong terbentuknya Peraturan Daerah terkait pengembangan ekonomi kreatif di daerah.

Bekraf adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

Bekraf bertugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di 16 subsektor, yaitu bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.