Minggu, 22 Oktober 2017

Telaah - Meretas Hambatan Belajar di Universitas Terbuka - Oleh M. Sunyoto

id Universitas Terbuka
Konferensi tahunan Asosiasi Universitas Terbuka Asia (Asian Association of Open Universities) ke-13 yang digelar di Yogyakarta pekan ini mengafirmasi peran pendidikan tinggi jarak jauh dan terbuka sebagai institusi yang dapat mewujudkan impian membuka akses seluas-luasnya pendidikan yang inklusif, setara dan fleksibel. Pendidikan jarak jauh dan terbuka, yang diselenggarakan oleh Univeristas Terbuka di Tanah Air sudah tak asing lagi. Univeritas yang kini berusia 33 tahun ini memiliki jumlah mahasiswa aktif sekitar 400 ribu. Di tengah situasi jalan-jalan di kota besar yang semakin mengalami kemacetan, pilihan berkuliah jarak jauh sesungguhnya merupakan prioritas. Apalagi perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang demikian pesat akan memudahkan mahasiswa dalam mengakses informasi lewat berbagai saluran penyampai informasi. Berbagai kemudahan yang tidak dimiliki univeritas yang terselenggara secara reguler belum membuat banyak lulusan sekolah menengah atas yang tidak mampu melanjutkan belajar di lembaga pendidikan tinggi non-UT untuk serta-merta menjadikan UT sebagai pilihan. Tentu banyak faktor yang mengakibatkan banyaknya lulusan SMU/SMK yang tak sanggup melanjutkan pendidikan tinggi sekalipun untuk memilih UT, sekali pun lembaga pendidikan ini mematok biaya yang relatif rendah, dalam kisaran Rp2 juta per semester untuk beberapa program studi. Bagi kalangan keluarga yang tak mampu secara ekonomi, mengeluarkan dana Rp2juta per semester, belum lagi ditambah biaya buku, biaya tutorial dan lain sebagainya yang bisa mencapai kurang lebih Rp500 ribu sebulan, hasrat kuliah di UT bisa segera padam. Hanya pribadi-pribadi tertentu yang sanggup menerobos kendala biaya itu dengan berbagai cara yang halal tentunya seperti bekerja sambil belajar, atau mengambil pinjaman di antara jaringan keluarga besar. Dalam konteks ini, apa yang pernah dicanangkan Basuki Tjahaja Purnama saat menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk membiayai kuliah bagi warga yang punya prestasi akademik namun tak mampu membiayainya pantas ditiru kepala daerah lain, dengan memilih UT sebagai lembaga pendidikan tinggi yang biayanya relatif murah. Jika setiap pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia bisa memberikan beasiswa pertahun bagi 10 lulusan SMA/SMK dari keluaraga miskin untuk berkuliah di UT, pertumbuhan mahasiswa UT dan sarjana yang diluluskan akan sangat signifikan. Jumlah kabupaten dan kota yang sekitar 500 itu akan menambah sebanyak 5.000 mahasiswa baru untuk UT setiap tahunnya. Tentu selama ini beberapa pemda telah memberikan beasiswa semacam itu namun, jika aksi itu dilakukan secara serempak dan sistematis, pertambahan jumlah mahasiswa UT meningkat secara berarti. Hingga saat ini persoalan utama kegagalan mahasiswa UT dalam menyelesaikan studi secara tuntas sampai meraih diploma atau gelar akademik adalah kurangnya motivasi dalanm menyelesaikan studi dari pihak mahasiswa. Longgarnya sistem pembelajaran mahasiswa UT sering membuat mahasiswa terlena dan menganggap enteng beban belajar yang dihadapi. Sesungguhnya sudah banyak strategi yang dibuat oleh UT dalam mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan kuliah secepat mungkin. Misalnya, pemberian nilai kredit bagi mahasiswa yang rajin mengikuti tutorial. Namun, di sini timbul juga persoalan. Mahasiswa yang tak punya dana untuk mengikuti tutorial, karena setiap mata kuliah yang tutorialnya diikuti secara fisik, yang diselenggaran UT mengenakan biaya tutorial bagi mahasiswa. Akibatnya, persoalan yang dihadapi mahasiswa tidak mudah terselesaikan. Ketika mahasiswa tak mampu mengikuti sejumlah tutorial untuk mata kuliah yang diambilnya dalam perkuliahan satu semester, kesempatan untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu pun semakin kecil peluangnya. Kendala-kendala semacam ini bisa dicoba diatasi dengan strategi baru dalam bentuk kebijakan UT untuk memberikan kredit nilai pada mahasiswa atas kemampuan kreatif yang berhubungan dengan kemampuan akademis mahasiswa. Sebagai contoh, bagi mahasiswa yang mengambil program studi humaniora, buah karya dalam bentuk tulisan artikel opini di media massa yang dianggap kredibel, seperti media massa arus utama, bisa diberi nilai kredit tertentu untuk mata kuliah sesuai dengan tema artikel opini yang ditulisnya. Karya-karya kreatif akademis yang dihasilkan mahasiswa dan diperlombakan dalam kompetisi yang akhirnya dinyatakan menang baik sebagai juara maupun juara harapan juga perlu diakui sebagai prestasi akademis yang pantas diganjar dengan nilai kredit. Dengan demikian, ada solusi untuk setiap kendala yang dihadapi masiswa dalam menyelesaikan studinya di pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh itu. Dalam era yang kini dicirikan dengan kerja tim untuk mencapai perubahan yang bermakna, mahasiswa UT yang terlibat dalam kerja sama mengerjakan proyek yang bermuatan aspek akademis seperti kerja advokasi untuk pemberdayaan masyarakat juga pantas diapresiasi dengan memberinya nilai kredit sesuai dengan mata kuliah yang diambilnya. Kebijakan seperti ini dapat dilembagakan dan nilai kredit tersebut tidak diberikan secara serampangan, melainkan mensyaratkan kelengkapan bukti-bukti yang bisa diverifikasi secara objektif. Pada sisi tertentu kebijakan tersebuti dapat mendorong percepatan jumlah lulusan UT, dan pada sisi lain dapat mendorong mahasiswa untuk semakin aktif terlibat dalam kerja-kerja pemberdayaan masyarakat yang nyata. Bahkan, kalau perlu UT juga bisa membuat kebijakan dengan memberikan nilai kredit pada mahasiswanya yang memperoleh penghargaan atas prestasi kinerjanya di tempat kerja. Ini sangat penting karena sebagian, bahkan sebagian besar, mahasiswa UT adalah kalangan pekerja di berbagai sektor. Dengan mengorelasikan prestasi kerja dan prestasi akademis, UT bisa memberikan andil dalam kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan kebutuhan dunia kerja dan kesanggupan lembaga pendidikan menyediakan tenaga kerja yang kapabel.

Editor: John Nikita

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga