Pemkot Ternate bebaskan lahan di kawasan danau Laguna

Ternate (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Pemkot Ternate, Maluku Utara (Malut) akan menyiapkan proses pembebasan lahan di kawasan Danau Laguna untuk dijadikan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).

"Pembebasan lahan di lokasi Danau Laguna tersebut untuk dilakukan resapan air dan memastikan agar tidak ada pembangunan di zona SPAM," kata Kadis Perkim Kota Ternate Rizal Marsaoly di Ternate, Kamis (25/4).

Oleh karena itu, pihaknya bakal menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Wali kota Ternate, sesuai dengan arahan bahwa Danau Laguna harus dilakukan pembebasan lahan.

"Wali kota meminta Disperkim harus berkordinasi dengan Dinas PUPR bahwa tidak ada bangunan warga ada di kawasan SPAM, agar SPAM dalam kondisi yang baik," kata Rizal.

Hal ini dilakukan karena di kawasan Danau Laguna tidak bisa terserap air hujan, dikarenakan pembangunan warga yang ada di sekitaranya, sehingga, harus dicegah lebih awal agar tidak ada lagi pembangunannya yang baru di sekitar Danau Laguna.

"Untuk mencegah, maka diterbitkan IMB disaat peresmian SPAM agar tidak memberikan Izin bangunan di kawasan Danau Laguna dan itu langkah yang paling positif," ujarnya.

Bahkan, konsep pembebasan lahan sudah di mulai dari Tahun 2016-2017, yang dibebaskan Kawasan tersebut mencapai 4,5 hektare, berarti, langkah awal sudah dilakukan oleh Disperkim sebelum pembangunan ini dibangun.

"Tidak salah sekitar dan tahun 2016 atau 2017 Disperkim sudah melakukan pembebasan lahan 4,5 hektare, namun, harus dibebaskan lagi sesuai dengan perkataan itu, kami akan respon secepatnya juga," ujarnya.

Namun, pembebasan lahan ini harus dibutuhkan anggaran sesuai dengan permintaan yang dilakukan Disperkim berapa luas lahan yang harus dibebaskan, agar anggaran di tahun ini bisa diselesaikan sesuai dengan permintaan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Malut, Fasri Bachmid.

"Rencananya di tahun anggaran depan kita bisa proteksi, biarpun anggaran tahun depan dan instansi terkait seperti PU dan PR bisa sesuaikan dengan diterbitkan IMB, karena ini kepentingan umum dan kita harapkan bisa berjalan sesuai dengan rencana," katanya.